PPP nilai program sekolah lima hari tak bisa bentuk karakter siswa
Merdeka.com - Program lima hari sekolah dengan waktu belajar delapan jam gagasan Mendikbud Muhadjir Effendi menuai penolakan keras dari berbagai kalangan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) salah satu yang paling kencang menolak aturan tersebut.
Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya menolak jika program yang dikenal Full Day School (FDS) itu diwajibkan kepada seluruh sekolah di Indonesia. Sebab hal itu, bisa mengesampingkan kearifan-kearifan lokal di setiap sekolah dan masing-masing daerah.
"Sepanjang semangat dan konsepnya seperti yang diatur dalam Permendikbud, maka PPP berpendapat bahwa tujuan pendidikan karakter yang ingin dicapai dengan FDS itu malah sulit tercapai karena meninggalkan kearifan-kearifan lokal yang kita jumpai dalam berbagai kelompok masyarakat luas terkait dengan pembangunan karakter anak," kata Arsul saat dihubungi merdeka.com, Jumat (11/8).
Mendikbud mengklaim, program lima hari sekolah dapat membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tengah digemborkan pemerintah. Selain itu, Mendikbud juga yakin, program tersebut mampu tangkal radikalisme yang belakangan marak terjadi.
Arsul berharap, Muhadjir lebih dulu berkonsultasi dengan berbagai pihak sebelum meluncurkan program lima hari sekolah tersebut. Dengan demikian, Arsul yakin, program pendidikan karakter tidak akan mendapatkan penolakan keras, termasuk oleh Nahdlatul Ulama (NU).
"Lakukanlah konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan pendidikan khususnya agama dan tokoh-tokoh setempat, untuk melihat kearifan-kearifan lokal seperti apa yang bisa dirumuskan bagi pengembangan pendidikan karakter. Solusinya bisa kolaborasi sekolah umum dengan madrasah diniyah atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Yang bisa jadi kemudian di daerah-daerah tertentu sekolahnya FDS, di daerah-daerah lainnya tetap seperti saat ini, tapi dengan konten yang berbeda," tutur dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaDaftar 9 Negara yang Sudah Terapkan Program Makan Siang Gratis seperti Rencana Prabowo-Gibran
Sejumlah negara ternyata sudah menerapkan kebijakan pemberian makan gratis untuk anak sekolah sejak tahun 1940-an.
Baca SelengkapnyaTernyata, Ini Alasan Dipilihnya SMP Negeri 2 Curug Jadi Lokasi Uji Coba Makan Gratis Rp15.000 per Anak
Pemerintah sendiri membuka skema kesukarelaan bagi semua Pemda yang ingin terlibat dalam simulasi program makan siang gratis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bertemu Emak-emak di Magelang, Istri Ganjar Kenalkan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
Bertemu Emak-emak di Magelang, Istri Ganjar Kenalkan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
Baca SelengkapnyaRp150 Triliun Masih Mengendap, Pemerintah Berencana Hentikan Anggaran untuk Beasiswa LPDP
Dari jumlah itu, sebanyak Rp20 triliun diangarkan untuk dana beasiswa LPDP.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Jumlah Penerima Beasiswa LPDP Ditingkatkan Sampai 5 Kali Lipat
Jokowi menyebut rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) masih sangat rendah.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaCak Imin Janjikan Pesantren Hingga Sekolah Bebas PBB
Pemerintah diminta menjadikan guru ngaji sebagai prioritas negara.
Baca SelengkapnyaBukan Hanya Kesehatan, Program Makan Siang Gratis Juga Atasi Permasalahan Sosial-Ekonomi
Program makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren yang diinisiasi pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya