PPP fokus urus kepengurusan ke Kemenkum HAM, baru bahas Pilkada 2017
Merdeka.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan para pejabat teras partainya sedang membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2017 mendatang. Sebab, pihaknya baru saja menyelesaikan muktamar, apabila persiapan internal partainya telah selesai maka partainya akan menyerahkan SK ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Pertama kepengurusan baru sedang disusun. Formatur masih rapat-rapat minggu ini. Nanti jika sudah tersusun akan diserahkan ke Kemenkum HAM," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/4).
Menurutnya, Kemenkum HAM memiliki waktu 7 hari setelah berkas partai diserahkan lalu segera mengesahkan SK tersebut. Meski, kata Arsul, belum ada calon yang akan diusung partai berlambang kabah hingga saat ini.
"Pilkada kan 2017, pendaftaran September tapi peraturan KPU harus mendaftar sebulan sebelumnya berarti Agustus. Lebih cukup waktu kami untuk selesaikan semua persyaratan," jelas dia.
Mengenai kepengurusan yang baru ini, PPP masih menyusun nama-namanya meski belum semuanya terselesaikan. Hal ini lantaran masih dalam proses penyelesaian konflik di internal partainya.
"Karena kami masih dalam proses merangkul kelompok atau kubu yg kemarin berbeda. Tapi tentu yang jelas dalam minggu ini atau minggu depan kami akan serahkan struktur kepengurusan ke PPP," ungkapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.
Baca SelengkapnyaDia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaMK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU bersama perwakilan tim pasangan capres-cawapres dan perwakilan partai politik sedang membahas soal zona kampanye.
Baca SelengkapnyaSalah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnya"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaYaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca Selengkapnya