Merdeka > News

Politisi PDIP tuding Gerindra keluar Pansus KPK karena UU Pemilu

Rabu, 26 Juli 2017 11:10 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Politisi PDIP tuding Gerindra keluar Pansus KPK karena UU Pemilu Hendrawan Supratikno. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menuding, keputusan Gerindra mundur dari Pansus angket KPK cenderung politis, karena menggunakan keanggotaan Pansus sebagai tawar menawar. Mundurnya Gerindra, kata dia, diduga karena usulan ambang batas pencalonan presiden 0 persen tidak disetujui saat rapat paripurna, Kamis (20/7).

"Gerindra menjadikan keanggotaannya dalam pansus sebagai alat tawar-menawar. Begitu ia meminta PT tidak nol, dia keluar," kata Hendrawan saat dihubungi, Rabu (26/7).

Hendrawan memastikan, PDIP tidak akan mengikuti jejak Gerindra keluar dari Pansus. Sebab, PDIP telah memiliki komitmen untuk membenahi KPK agar lebih profesional.

"Tidak, karena komitmen kami membenahi, menempatkan KPK secara proporsional dan profesional sesuai dengan harapan pendiriannya," tegasnya.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra di DPR resmi menarik diri dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa menjelaskan, penarikan diri ini sudah berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Ya hari ini dikirim suratnya. Semua (keputusan) sudah sepengetahuan pimpinan pasti," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Desmond menjelaskan, alasan Fraksi Gerindra keluar dari Pansus Hak Angket KPK adalah terkait syarat pembentukan Pansus dan jadwal rapat yang selalu terkesan dadakan.

"Pembentukan itu dibentuk 5 fraksi dan 2 fraksi belum menyetor, yaitu Gerindra dan PAN. Nah dasar itu kan pembentukan pansus itu kan nggak memenuhi syarat UU MD3 dan tatib. Kalau kami biarkan ini dan tak bersikap ya ada sesuatu yang salah kan," imbuh Desmond kepada wartawan di lokasi.

[rnd]

Kepada Pansus, Niko ngaku pernah dibiayai KPK buat liburan
Kepada Pansus, Niko ngaku pernah dibiayai KPK buat liburan
Johan Budi disebut Muchtar kirim utusan: Kita tak bisa begitu di KPK
Johan Budi disebut Muchtar kirim utusan: Kita tak bisa begitu di KPK
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Pansus Angket KPK
  3. DPR
  4. Gerindra
  5. KPK
  6. PDIP
  7. Hendrawan Supratikno
  8. Jakarta
  9. Desmond Mpilo Tutu
  10. UU Pemilu
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Tips Penting dari Menag untuk Jemaah Haji Indonesia
image

Mengenal AR-15, Senjata Paling Favorit dalam Penembakan Massal di AS
image

Galaknya Luhut Audit Perusahaan Kelapa Sawit Usai Ditunjuk Jokowi Urus Minyak Goreng
image

Perlawanan Petani Kopi dan Kisah Terbunuhnya Bupati Cianjur Ketiga

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Rekomendasi