Politikus PDIP sebut konyol Zulkifli Hasan bilang 5 fraksi dukung LGBT
Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan ada lima fraksi di DPR mendukung perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT). Anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan menampik pernyataan tersebut. Menurut dia, saat ini tidak ada pembahasan mengenai RUU LGBT seperti yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
"Kita tidak pernah membahas UU LGBT itu bisa dicek di Baleg bisa dicek di agenda Prolegnas 2017 maupun 2018. Kalau dikatakan ada lima fraksi setuju saya bingung ini ini sih konyol banget," ujar Arteria ketika dihubungi merdeka.com, Minggu (21/1).
Lebih lanjut, dia menegaskan tidak ada fraksi di DPR yang mendukung LGBT. "Gimana mau mendukung orang forumnya, membahasnya aja forumnya enggak ada, bisa di rapat komisi, Panja atau Baleg. Kok tiba-tiba muncul lima fraksi setuju, kita kaget ini," imbuhnya.
Arteria mengungkap, RUU yang tengah dibahas dikaitkan dengan LGBT adalah RUU KUHP. Sebagai tim perumus, dia mengungkap, salah satu hal yang dibahas adalah terkait perluasan pidana oleh pelaku perzinahan. Sehingga pelaku zinah atau perkosaan tidak lagi sebatas laki-laki. Namun, perempuan maupun LGBT juga bisa disangkakan.
Arteria mengatakan, semua fraksi sepakat atas hal tersebut. Sementara, PAN dan Hanura tidak hadir saat membahas hal tersebut.
"Saya jadi tim perumus dan sinkronisasi. Justru yang saya mau saya sampaikan PAN-nya enggak ada. Kita bahas perbuatan cabul, perzinaan dan perkosaan, dia enggak datang tuh. Yang dateng minus PAN sama Hanura, semuanya sepakat untuk memastikan LGBT dilarang," tukasnya.
Hal ini juga diamini oleh Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Pembahasan terkait LGBT terdapat dalam pembahasan RUU KUHP. Menurut anggota Komisi III ini, belum ada keputusan atau kesimpulan terkait pembahasan tersebut.
"Memang ada pembahasan atau diskusi tentang LGBT dan Perkawinan Sejenis namun hal tersebut terjadi dalam Panja atau Timus RUU KUHP. Pembahasan dalam Panja dan Timus RUU KUHP pun masih terus berlangsung serta belum ada kesimpulan apalagi keputusan apapun," kata Ahmad dalam keterangan tertulis.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaHasyim kali ini dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik pelecehan seksual.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaMendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaTB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca SelengkapnyaDKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dinyatakan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP terkait pencalonan Gibran
Baca SelengkapnyaPDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.
Baca Selengkapnya