Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus PDIP sebut konyol Zulkifli Hasan bilang 5 fraksi dukung LGBT

Politikus PDIP sebut konyol Zulkifli Hasan bilang 5 fraksi dukung LGBT Arteria Dahlan. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan ada lima fraksi di DPR mendukung perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT). Anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan menampik pernyataan tersebut. Menurut dia, saat ini tidak ada pembahasan mengenai RUU LGBT seperti yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

"Kita tidak pernah membahas UU LGBT itu bisa dicek di Baleg bisa dicek di agenda Prolegnas 2017 maupun 2018. Kalau dikatakan ada lima fraksi setuju saya bingung ini ini sih konyol banget," ujar Arteria ketika dihubungi merdeka.com, Minggu (21/1).

Lebih lanjut, dia menegaskan tidak ada fraksi di DPR yang mendukung LGBT. "Gimana mau mendukung orang forumnya, membahasnya aja forumnya enggak ada, bisa di rapat komisi, Panja atau Baleg. Kok tiba-tiba muncul lima fraksi setuju, kita kaget ini," imbuhnya.

Arteria mengungkap, RUU yang tengah dibahas dikaitkan dengan LGBT adalah RUU KUHP. Sebagai tim perumus, dia mengungkap, salah satu hal yang dibahas adalah terkait perluasan pidana oleh pelaku perzinahan. Sehingga pelaku zinah atau perkosaan tidak lagi sebatas laki-laki. Namun, perempuan maupun LGBT juga bisa disangkakan.

Arteria mengatakan, semua fraksi sepakat atas hal tersebut. Sementara, PAN dan Hanura tidak hadir saat membahas hal tersebut.

"Saya jadi tim perumus dan sinkronisasi. Justru yang saya mau saya sampaikan PAN-nya enggak ada. Kita bahas perbuatan cabul, perzinaan dan perkosaan, dia enggak datang tuh. Yang dateng minus PAN sama Hanura, semuanya sepakat untuk memastikan LGBT dilarang," tukasnya.

Hal ini juga diamini oleh Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Pembahasan terkait LGBT terdapat dalam pembahasan RUU KUHP. Menurut anggota Komisi III ini, belum ada keputusan atau kesimpulan terkait pembahasan tersebut.

"Memang ada pembahasan atau diskusi tentang LGBT dan Perkawinan Sejenis namun hal tersebut terjadi dalam Panja atau Timus RUU KUHP. Pembahasan dalam Panja dan Timus RUU KUHP pun masih terus berlangsung serta belum ada kesimpulan apalagi keputusan apapun," kata Ahmad dalam keterangan tertulis.

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Respons Ketua KPU Hasyim Asy’ari Dilaporkan Anak Buah ke DKPP Terkait Dugaan Pelecehan Seksual
Respons Ketua KPU Hasyim Asy’ari Dilaporkan Anak Buah ke DKPP Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Hasyim kali ini dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik pelecehan seksual.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru
Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru

TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.

Baca Selengkapnya
Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara
Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara

DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Daftar Kontroversi Ketua KPU Hasyim As'yari Sebelum Disanksi Langgar Etik Pencalonan Gibran
Daftar Kontroversi Ketua KPU Hasyim As'yari Sebelum Disanksi Langgar Etik Pencalonan Gibran

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dinyatakan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP terkait pencalonan Gibran

Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto Isyaratkan PDIP Siap jadi Oposisi: Tugas Patriotik Bela Rakyat
Hasto Kristiyanto Isyaratkan PDIP Siap jadi Oposisi: Tugas Patriotik Bela Rakyat

PDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Baca Selengkapnya