Politikus PDIP: Novel Baswedan Masih Dibutuhkan di KPK
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mendukung Novel Baswedan tetap berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu menanggapi isu Novel dan sejumlah pegawai KPK akan dipecat lantaran tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Arteria mengatakan, keberadaan Novel di KPK masih diperlukan.
"Saya masih beranggapan kehadiran Novel Baswedan masih diperlukan di KPK. Paling tidak memberikan warna. Diperlukan penjaga moral, sebagai juga yang memastikan adanya check and balance di sana secara non formal," ujar Arteria saat dihubungi, Selasa (4/5).
Menurutnya, tes wawasan kebangsaan bukan cara untuk menyingkirkan Novel dari KPK. Arteria mengaku tidak percaya hal itu.
Dia menjelaskan, tes wawasan kebangsaan di KPK agar penegak hukum di KPK menjalankan fungsi dan tugas mengacu pada undang-undang. Supaya pegawai KPK memahami Indonesia sebagai negara hukum dan memahami wawasan kebangsaan.
"Bahwa kalau dikatakan wawasan kebangsaan ingin menegasikan keberadaan beberapa pihak yang ada di KPK, sama sekali tidak benar," ucapnya.
Dia meyakini, pimpinan KPK pun menilai Novel masih dibutuhkan di KPK. Apalagi Novel memiliki tujuan yang baik.
"Kan tujuannya bagus, Novel tujuan bagus temen-temen lain tujuannya bagus. Mungkin sudut pandang perspektif itu yang harus disinergikan disatukan kembali," kata Arteria.
"Saya pikir semuanya termasuk pimpinan KPK masih meyakini keberadaan Novel itu masih diperlukan sebagai mitra kritis KPK," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi
PPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca SelengkapnyaCurhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Peluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika
PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPolemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara
DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaGanjar Sentil Maruarar Sirait: Atas Dasar Apa Pindah, Ideologi atau Pragamatis?
Ganjar pede hengkangnya ratusan anggota organisasi sayap PDIP pasca Ara mundur tidak berpengaruh terhadap suaranya di Jabar.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaPSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Bandingkan Perbedaan Mencolok Blusukan Ganjar dan Prabowo
Jika Ganjar melakukan blusukan masyarakat berbondong-bondong hadir
Baca Selengkapnya