Politikus PDIP Effendi Simbolon Minta Jokowi Hapus Pos Menko karena Tak Efektif
Merdeka.com - Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mengusulkan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghapus pos menteri koordinator (Menko). Dia menilai fungsi menko kurang efektif dan membuat bingung para menteri yang berada di bawah naungannya.
"Sekarang saya melihat fungsi menko nggak terlalu efektif kecuali memperpanjang birokrasi, yang akhirnya nggak penting juga begitu. Jadi si menteri juga bingung dia bertanggung jawab ke siapa. Ke Wapres tapi kok via Menko, atau ke Presiden. Atau ke mana, atau ke KSP," kritik Effendi di sebuah diskusi dengan tema '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma’ruf' di Ibis Thamrin Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2).
Dia berharap Jokowi mendengar usulannya. Penghapusan posisi menko, katanya, justru membuat kinerja pemerintahan Jokowi biar bekerja lebih maksimal.
"Kalau mau lari kencang, nggak perlu ada Menko. Semua menteri-menterinya adalah menteri yang langsung menerapkan kebijakannya," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR ini juga sempat mempertanyakan pernyataan Jokowi yang menyebut tidak ada visi misi menteri, yang ada visi presiden. Selama periode dua ini, Effendi melihat para menteri justru tak mengerti arah yang dimaksud.
"Saya kira kita juga harus menempatkan dulu arti visi dan misi. Karena kadang-kadang mungkin antar menterinya Presiden nggak tahu juga visi dan misi. Ya buktinya seluruh kementerian berjalan dengan diskresinya masing-masing. Dia kan officer yang memutus, membuat kebijakan, enggak bisa juga kemudian sekaku itu. Jadi visi besarnya kan jelas, menuju ke titik sana ya kan," tegas Effendi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaPDIP Sengaja Tak Undang Jokowi ke HUT ke-51, Sudah Tak Butuh Elektoral Presiden?
PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke HUT PDIP.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaRespons Puan Maharani Ditanya Maruarar Sirait Keluar PDIP: Terima Kasih
Langkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaIstana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi
Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaIndikator Politik Beberkan Alasan Elektabilitas PDIP Turun: Jokower Pindah ke Partai Lain
Elektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Ditanya Soal Pro & Kontra Bintang 4 Prabowo, Begini Ekspresi Sang Jenderal 'Lap Muka Pakai Selampe'
Jokowi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan.
Baca Selengkapnya