Politikus Golkar Sebut Ketum Tidak Dibenarkan Ambil Keputusan Sendiri

Merdeka.com - Politikus sekaligus Pengurus DPP Partai Golkar Mirwan Bz Vauly menuturkan mekanisme pelaksanaan rapat pleno telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) partai. Dia menyesalkan jika niat rapat pleno partai justru dianggap niat buruk bagi pihak Ketua Umum Airlangga Hartanto.

"Semua pengurus DPP itu adalah bagian kolektif dari proses pengambilan keputusan di tingkat pusat, dan Ketua umum dan kawan-kawan tidak dibenarkan mengambil keputusan sendiri," ujar Mirwan dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (2/9).

Pasal 19 ayat (1) berbunyi bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif. Artinya, lanjut Mirwan, DPP tidak bersifat pribadi, golongan dan selektif pada orang tertentu saja.

"Aturan itu sangat clear bagi semua pengurus Partai Golkar berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten hingga ke kelurahan. Setiap kader Golkar tahu dan paham aturan itu, apalagi bagi pengurus partai," lanjutnya.

Mirwan juga mengkritisi aksi ratusan orang yang menjaga kantor DPP Golkar di Slipi. "Ternyata kantor partai dijaga ratusan orang dengan tujuan hanya untuk menghalangi rapat bersama. Itu artinya ketua umum dan orang-orang terdekatnya hanya ingin mengambil keputusan sendiri. Jika ketua umum terus bersikap seperti ini, maka secara sadar beliau sedang menggiring partai menuju perpecahan keras," ujarnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto memastikan akan ada waktunya untuk melaksanakan rapat pleno. "Ada waktunya. Iya (akan dilaksanakan)," ucap Airlangga, Jumat (23/8).

Meski demikian, dia enggan berbicara lebih jauh soal waktu mengadakan rapat pleno. "Waktunya tergantung kita," jelas Airlangga.