Merdeka.com - Ketua DPP Partai Hanura, Dadang Rusdiana menyayangkan ucapan anggota Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf yang menyinggung isu SARA serta dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) saat rapat paripurna DPR pada (19/10) kemarin. Dia meminta anggota dewan tidak menyinggung isu SARA dalam memilih pemimpin daerah.

"Jangan bicara yang sensitif seperti larang-larang orang memilih pemimpin karena perbedaan agama, itu SARA yang sensitif," kata Dadang di Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Dadang beranggapan, pernyataan berbau SARA justru akan menimbulkan konflik dan mengancam persatuan bangsa. Sebab, Pancasila sebagai dasar negara pun mengatur tentang toleransi antar umat beragama.

"Pancasila adalah kesepakatan, jadi kita harus bicara dalam perspektif Pancasila ketika berbicara di wilayah publik, maka agama yang kita bicarakan adalah sebagai moralitas dan akhlak," ujarnya.

Apalagi, menurutnya, syarat bagi calon kepala daerah telah diatur dalam UU Pilkada. Dadang menyarankan, seharusnya semua pihak mencari nilai-nilai agama yang bisa diterima semua pihak seperti kejujuran, kesederhanaan, kerja keras dan toleransi antar umat beragama.

"Calon presiden, gubernur, bupati itu ada di UU syarat-syaratnya. Tidak boleh ditambah-tambah dengan hal yang berbau SARA, berbahaya," kata anggota Komisi X DPR ini.

Sementara, Juru Bicara Tim Sukses Ahok-Djarot, Miryam S Haryani menilai, sikap Al Muzzammil adalah hal yang wajar, karena mengingatkan soal pentingnya toleransi. Namun, Miryam mengaku Fraksi Hanura tidak akan meniru hal tersebut.

"Pernyataan yang dibacakan PKS di paripurna sesuatu yang wajar, karena semua berharap toleransi selalu jadi pegangan kita dalam berbagai kondisi tidak hanya pilkada," kata anggota Komisi V DPR Fraksi Hanura ini.

"Bagi kami Partai Hanura tidak akan meniru hal yang sama di paripurna, karena yang jauh lebih penting adalah substansi dan pelaksanaan dari toleransinya itu," sambung dia.

Sebelumnya diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripuran membahas Perjanjian Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim kemarin. Sebelum rapat dimulai, ruang paripurna mendadak heboh dengan suara takbir.

Kejadian itu berawal saat Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf melontarkan interupsi. Interupsi Muzammil berkaitan dengan polemik pernyataan Basuki T Purnama yang mengutip surat Al-Maidah demi pencalonannya di Pilgub DKI 2017.

Muzzamil mengingatkan kepada semua anggota dewan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. Dia menyebut umat Islam merasa tersinggung dengan ucapan Ahok itu.

"Saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang menjadi hak saya sebagai dewan. Saya ingin menyampaikan soal suara seseorang tentang makna toleransi," kata Muzammil di Ruang Rapat Paripurna, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10).

Selain itu, politisi PKS ini juga mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk menghormati hukum berlaku di Indonesia. Sehingga, dia menegaskan agar proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok dilanjutkan.

"Saya ingatkan kepada presiden, Kapolri, negara kita negara hukum, Hormati hukum. Pernyataan kami kalau ada anggota mari didukung, kita hanya tuntut jalur hukum. Sehingga tak perlu ditakutkan seperti apa yang dikatakan Hendropriyono, tak perlu. Karena kita tak ingin onar. Kita hanya menjalankan pancasila. Saya ajak takbir. Allahuakbar 3x walillahilham," tegasnya.