Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS: Pemindahan Nasir Djamil tak terkait revisi RUU KPK

PKS: Pemindahan Nasir Djamil tak terkait revisi RUU KPK Hidayat Nur Wahid. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan rotasi anggota di DPR. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil yang dipindahkan ke Komisi VIII.

Ketua FPKS yang baru Hidayat Nur Wahid menegaskan rotasi Nasir Djamil tidak terkait pendapatnya yang bertentangan dengan sikap fraksi yang menentang revisi UU KPK.

"Kalau kita tanya ke beliau (Nasir Djamil), sesunggungnya maksud beliau adalah dalam rangka penguatan KPK, bukan untuk menghilangkan KPK dan membubarkan KPK," kata Hidayat di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (27/9).

Dia pun menjelaskan fraksinya menolak revisi tersebut jika dalam revisi itu akan mengkerdilkan dan melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. Namun jika revisi itu bertujuan untuk penguatan KPK, maka FPKS mendukung penuh.

"Revisi UU KPK itu sudah masuk Prolegnas, maka harus dikawal agar tidak melemahkan KPK. KPK memang memerlukan penguatan misalnya supevisi yang maksimal terhadap lembaga-lembaga hukum yang lain seperti polisi dan jaksa atau bagaimana sumber untuk menghadirkan penyidik bagi KPK," ujarnya.

Dari dulu, lanjutnya, kita tidak pernah ingin untuk melemahkan KPK. PKS berpendapat pemberantasan korupsi harus diperkuat. "Ya harus diperkuat, kinerja dan koordinasi harus lebih kuat lagi, pokoknya kita mendukung KPK," pungkasnya.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan

KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan

Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.

Baca Selengkapnya
Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu

Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu

Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Yusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya

Yusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya

Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru

Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru

TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.

Baca Selengkapnya