PKS: Pemindahan Nasir Djamil tak terkait revisi RUU KPK
Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan rotasi anggota di DPR. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil yang dipindahkan ke Komisi VIII.
Ketua FPKS yang baru Hidayat Nur Wahid menegaskan rotasi Nasir Djamil tidak terkait pendapatnya yang bertentangan dengan sikap fraksi yang menentang revisi UU KPK.
"Kalau kita tanya ke beliau (Nasir Djamil), sesunggungnya maksud beliau adalah dalam rangka penguatan KPK, bukan untuk menghilangkan KPK dan membubarkan KPK," kata Hidayat di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (27/9).
Dia pun menjelaskan fraksinya menolak revisi tersebut jika dalam revisi itu akan mengkerdilkan dan melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. Namun jika revisi itu bertujuan untuk penguatan KPK, maka FPKS mendukung penuh.
"Revisi UU KPK itu sudah masuk Prolegnas, maka harus dikawal agar tidak melemahkan KPK. KPK memang memerlukan penguatan misalnya supevisi yang maksimal terhadap lembaga-lembaga hukum yang lain seperti polisi dan jaksa atau bagaimana sumber untuk menghadirkan penyidik bagi KPK," ujarnya.
Dari dulu, lanjutnya, kita tidak pernah ingin untuk melemahkan KPK. PKS berpendapat pemberantasan korupsi harus diperkuat. "Ya harus diperkuat, kinerja dan koordinasi harus lebih kuat lagi, pokoknya kita mendukung KPK," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaKPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan
Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.
Baca SelengkapnyaHormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu
Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaYusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya
Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru
TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca Selengkapnya