PKB: Kepala daerah bisa naik gaji asal kinerja baik

Merdeka.com - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Malik Haramain, meminta Presiden SBY mendengar keluhan para kepala daerah yang meminta gaji mereka dinaikkan. Menurutnya, pendapatan kepala daerah saat ini masih jauh dari harapan.

"Kami setuju, memang harus ada penyesuaian pendapatan per bulan. Pendapatan resmi kepala daerah memang kecil," jelas Malik yang juga anggota Komisi II DPR, saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu, (30/5).

Saat ini, lanjut Malik, gaji seorang gubernur masih dibawa Rp 10 juta. Tentu jabatan di bawah gubernur jabatannya akan lebih kecil lagi.

"Gubernur tak lebih dari Rp 8 juta, sedangkan Bupati/Walikota dikisaran Rp 6 juta an," lanjutnya.

Namun, katanya, penyesuaian pendapatan itu tidak bisa naik seenaknya. Kenaikan itu harus disesuaikan dan dibarengi dengan peningkatan kinerja yang baik. Sebab, dengan adanya kenaikan gaji ini, dia berharap mendatangkan efek positif yakni korupsi semakin turun.

"Yang lebih penting harus ada pengawasan hukum yang lebih ketat, terutama  mengurangi korupsi," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan ada sejumlah masalah yang terjadi di beberapa daerah. Masalah itu salah satunya berkaitan dengan gaji yang diberikan kepada kepala daerah selama menjalani tugasnya di pemerintahan.

SBY menyebut, sejumlah kepala daerah mengaku mengemban tugas yang tidak ringan namun pendapatan yang mereka terima masih kecil. Mereka meminta kepada presiden, agar gaji mereka dapat disesuaikan dengan tugas yang mereka jalani.

"Terus terang, waktu saya mengadakan pertemuan dengan kepala daerah, mereka dengan terus terang dan niat baik berkata pada saya, Pak presiden, kami (kepala daerah) ini mengemban tugas yang tidak ringan, tapi gaji kami kecil," ujar SBY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/5).