Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR tegaskan LGBT jelas langgar norma agama, tak perlu didebat

Pimpinan DPR tegaskan LGBT jelas langgar norma agama, tak perlu didebat Taufik Kurniawan. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, pro dan kontra pernyataan Zulkifli Hasan mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) harus dihentikan. Menurut dia, hal itu tidak bermanfaat dan lebih baik fokus dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

"Jadi kalau ada pertentangan buat apa kita menguras energi. Itu sudah jelas dan garis batasnya sudah jelas sekali, berarti sudah tidak sesuai dengan norma agama dan Pancasila," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (24/1).

Dia menilai, agama apapun tidak mendukung adanya perilaku menyimpang LGBT sehingga apabila ada orang yang mendorong hal tersebut maka yang bersangkutan dinilainya tidak beragama.

Menurut dia, permasalahan tersebut bukan hanya pada fraksi mana yang setuju atau tidak, namun sudah menjadi masalah universal yang harus diatasi.

"Masak kita mau mengulangi kebodohannya lagi, ini bukan masalah fraksi mana yang setuju dan tidak setuju, tetapi lebih dari itu, ini masalah universal," ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP PAN itu meminta masyarakat menghentikan pro dan kontra soal LGBT dan mengajak untuk menyelesaikan masalah harga beras yang naik, impor beras dan garam yang masih saja diambil pemerintah sebagai sebuah kebijakan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, masyarakat Indonesia yang religius pasti menolak segala bentuk penyimpangan yang dilarang agama, termasuk soal LGBT.

Menurut dia, apabila ada satu tindakan yang terkait dengan kesusilaan dan LGBT maka harus ada pemidanaan.

"Apalagi kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang dikampanyekan, menular dan memperbanyak pengikut," kata Fadli.

Dia menilai, kondisi itu sangat membahayakan terutama bagi orang tua yang mempunyai anak kecil.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Bripda AN, Polisi di Kendari Ditangkap Terkait Kasus LGBT

Bripda AN, Polisi di Kendari Ditangkap Terkait Kasus LGBT

Bripda AN, saat ini masih diperiksa Propam Polda Sultra.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Bripda AN Terlibat Kasus LGBT Pernah Jadi Korban Kekerasan Seksual

Terungkap, Bripda AN Terlibat Kasus LGBT Pernah Jadi Korban Kekerasan Seksual

Propam Polda Sultra masih memeriksa personel Polresta Kendari berinisial Bripda AN di Kendari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Beredar Surat Pemberitahuan DPP CMMI Batal Polisikan Zulkifli Hasan Terkait Dugaan Penistaan Agama

Beredar Surat Pemberitahuan DPP CMMI Batal Polisikan Zulkifli Hasan Terkait Dugaan Penistaan Agama

Hal itu disampaikan DPP CMMI melalui surat pemberitahuan ke seluruh anggota DPP CMMI, PP Muslimah CMMI

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan Dipolisikan Buntut Guyonan Salat Dikaitkan dengan Dukungan ke Prabowo

Zulkifli Hasan Dipolisikan Buntut Guyonan Salat Dikaitkan dengan Dukungan ke Prabowo

Menurut Rahmat, ucapan dan tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak layak. Karena menjadikan tahiyatul akhir dalam salat sebagai candaan.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.

Baca Selengkapnya