Pilkada 2020, Moeldoko Ingatkan Calon Pimpinan Daerah Memikirkan Keselamatan Warga
Merdeka.com - Kepala Staf Presiden, Moeldoko bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Pertemuan keduanya ini digelar di Graha Suara Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Jumat (2/10).
Dalam pertemuan ini, keduanya sempat membahas mengenai penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi virus Corona. Dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi yang menentang adanya Pilkada di tengah suasana pandemi virus Corona.
"Tadi juga kita bicarakan. Intinya, Pilkada kan banyak cara-cara dalam model kampanye. Kan bukan satu-nya cara harus mengumpulkan orang," ujar Moeldoko.
Moeldoko menerangkan bahwa masalah kampanye bisa memaksimalkan penggunaan media. Hanya saja jika diperlukan mengumpulkan massa disarankan untuk memakai kursi agar bisa tetap menjaga jarak.
"Kalau pun harus mengumpulkan orang, saran saya gunakan kursi. Kalau dengan kursi, duduk itu bisa ditata dengan baik. Tapi kalau kumpulnya itu berdiri maka kecenderungan untuk rapat (jarak antar orangnya) itu sangat tinggi. Sulit untuk diatur jaga jaraknya," urai Moeldoko.
Moeldoko pun mewanti-wanti kepada para peserta Pilkada 2020 untuk memikirkan keselamatan masyarakat yang sedang berada dalam situasi pandemi Corona.
"Jadi itu calon-calon pimpinan daerah supaya bijak. Anda calon pemimpin daerah pasti harus memikirkan yang pertama adalah keselamatan rakyatnya. Itu nomor satu," tegas Moeldoko.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaJokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah
Baca SelengkapnyaMoeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaWiranto kini bertugas mengelola akun sosial media Korem Bengkulu. Tujuannya, memberitahu seluruh kegiatan yang dilakukan.
Baca Selengkapnya