Pertemuan petinggi parpol bahas kegaduhan, tak singgung Pilpres 2019
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengakui adanya pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai di rumah dinasnya, Rabu (7/6) malam. Zulkifli menuturkan, pertemuan tersebut hanyalah ajang silaturahmi biasa yang berbungkus dengan momen buka puasa bersama.
"Kemarin buka bersama, ya sama partai-partai hampir 60 orang," kata Zul di kediamannya Jalan Widya Chandra IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (8/6) malam.
Pertemuan itu membahas banyak hal. Mulai dari kondisi sosial politik nasional yang memanas, kesenjangan sosial dan yang lainnya. Namun dia buru-buru menegaskan bahwa pertemuan itu tidak membahas peta politik jelang Pilpres 2019.
"Kalau orang partai ketemu ya ngomongin macam-macam. Kenapa sekarang gaduh, kenapa sekarang (ada) kesenjangan. Semua juga dibahas. Kalau orang ketemu masak enggak ngomong. Itu gunanya silaturahim," tutur Zul.
"(Kalau) Pilpres nanti 2019," imbuhnya.
Dia tak menampik pertemuan tersebut mendiskusikan persoalan pemilu. Misalnya evaluasi pelaksanaan Pemilu apakah sudah sesuai dengan dasar negara Pancasila atau belum.
"Apakah Pemilu ini sudah benar sesuai Pancasila? Apakah sudah sesuai, apa perlu diluruskan kembali? Sekarang kok menang-menangan? Kok biayanya mahal," ujarnya.
Para petinggi partai membicarakan kegaduhan politik nasional akibat perbedaan pandangan yang terbawa ke ranah publik. Ketua MPR ini meminta agar segala perdebatan dan perbedaan pendapat tidak merusak simpul kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Boleh marah di MPR. Tapi begitu keluar menenangkan warganya masing-masing. Itu yang kita harap. Sehingga kerukunan terjalin, pemerintah bisa kerja dengan baik. Kalau pemerintah kerja dengan baik, pembangunan berhasil kita yang senang semuanya," pungkasnya.
Sebelumnya, petinggi sejumlah partai politik berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan pada Rabu (7/6) malam. Pertemuan itu membahas soal isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertemuan digelar sehari sebelum Pansus menggelar voting menentukan lima isu krusial.
Tujuh petinggi partai politik yang dikabarkan melakukan pertemuan tersebut, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Ketua Fraksi Demokrat Ibas.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaUsai KPU Umumkan Pemenang Pilpres dan Pileg, Surya Paloh Bakal Temui Parpol di Luar Koalisi Perubahan
Surya Paloh menilai pentingnya menjaga komunikasi dengan partai politik lain setelah pemilu.
Baca SelengkapnyaTKN Ingatkan Parpol Pengusung Ganjar dan Anies Gabung Koalisi Ikut Aturan Main Prabowo-Gibran
TKN tidak mempermasalahkan apabila parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD menolak tawaran gabung koalisi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai Pilpres, Bawaslu Bersiap untuk Pilkada 2024
Pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca SelengkapnyaGuru Besar-Dosen ITB Minta Pemerintah Netral dan Beri Perlakuan Sama Bagi Setiap Kontestan Pilpres
Guru Besar-Dosen ITB Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Baca SelengkapnyaGibran Jawab Polemik Bansos Jelang Pilpres 2024: Biar Warga Menilai
Pembagian bansos jelang pencoblosan Pilpres 2024 menuai polemik. Bagi-bagi bansos dianggap sebagai cara untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSoal Partai Baru Gabung Koalisi Prabowo, Golkar Bocorkan Komunikasi dengan NasDem dan PKB
Baru-baru ini, Gibran menyebut akan ada partai baru yang bergabung ke koalisinya usai dinyatakan menang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaDitanya Maju Pilgub DKI 2024, Anies: Kita Lagi Fokus Tuntaskan Amanah Jutaan Orang
Aziz menyebut partainya terbuka untuk melakukan komunikasi dan penjajakan koalisi dengan partai politik (parpol) manapun.
Baca Selengkapnya