Pertemuan Golkar-PKS Bahas RUU Omnibus Law hingga Pilkada

Merdeka.com - Pertemuan Golkar dan PKS menghasilkan persamaan pandangan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan. PKS yang merupakan partai oposisi mendukung RUU usulan Presiden Joko Widodo tersebut.

"Termasuk juga dibahas apa yang sedang akan dibahas yaitu terkait RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan. Ada kesepakatan bahwa kita akan mendorong transformasi struktural perekonomian," ujar Ketum Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (25/2).

Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan mendukung Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan. Sohibul mengatakan, transformasi struktural ekonomi ini sejalan dengan isu yang didorong PKS saat menjadi anggota koalisi Prabowo-Sandiaga.

"Saya kira keinginan melakukan transformasi struktural dalam perekonomian Indonesia ini satu frekuensi lah kami. Kemudian ini akan diterjemahkan dalam Omnibus Law," kata Sohibul.

PKS memberikan catatan bahwa Omnibus Law ini diharapkan tidak menabrak rambu konstitusi. Serta berkeadilan untuk seluruh pemangku kepentingan.

"Kita berharap seluruh stakeholder di negeri ini mendapatkan rasa keadilan, sehingga nanti konten Omnibus Law benar-benar bisa menjamin keadilan bagi seluruh stakeholder," kata Sohibul.

Lalu, Sohibul mengingatkan, Omnibus Law harus tetap menjaga koridor otonomi daerah yang dinapaskan reformasi.

"Tentu harus kita jaga. Kita ingin menguatkan otonomi daerah ke depan semakin baik lagi. Itu pembicaraan kita," kata dia.

Bahas Kerja Sama di Pilkada

Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengaku juga membahas kerja sama di Pilkada 2020. Hal itu juga diakui Presiden PKS Sohibul Iman. Menurut Sohibul banyak potensi kerja sama antara kedua partai.

"Kita sampaikan dari assessment kami di DPP PKS ternyata banyak potensi atau peluang PKS dengan Golkar untuk melakukan kerja sama di Pilkada 2020. Nanti secara teknis tim kedua pihak akan menyisir di mana yang kita bisa kerja sama," jelas Sohibul.