Penjelasan Ma'ruf Amin soal tanah negara untuk petani
Merdeka.com - Seorang warga melaporkan Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melanggar kampanye menjanjikan materi kepada peserta kampanye. Pelapor melaporkan pidato Ma'ruf saat di Banyuwangi yang disebut berjanji membagikan tanah negara untuk kepentingan petani.
Ma'ruf mengklarifikasi tudingan pelapor. Menurutnya, tak ada janji-janji materi seperti yang dituduhkan. Ketum MUI itu mengatakan apa yang disampaikan adalah program pemerintah Jokowi tentang redistribusi aset.
"Bukan saya, program yang dibangun pemerintah, Pak Jokowi, ada yang namanya redistribusi aset," ujarnya di rumah Situbondo, Jakarta Pusat, Rabu (7/11).
Redistribusi aset itu adalah memberikan tanah negara yang dulunya diberikan konglomerat kepada masyarakat. Maka itu, tak ada unsur menjanjikan materi dalam pernyataannya.
"Itu adalah tanah negara yang masih sisa, itu yang dulu diberikan kepada konglomerat-konglomerat ini akan diberikan kepada masyarakat, kepada koperasi, kepada pesantren. Itu namanya redistribusi aset. Masa saya yang bagi," jelasnya.
Mantan Rais Aam Nahdlatul Ulama itu menegaskan program redistribusi aset itu canangkan Jokowi. Yang telah berjalan dan akan diteruskan.
"Itu program yang dicanangkan, yang sekarang dan yang akan datang. Itu salah paham lah," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi berhasil meredistribusi 2,96 juta bidang tanah selama 9 tahun.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN berikan bantahan terkait pernyataan Mahfud MD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.
Baca SelengkapnyaProgram 1 desa 1 faskes 1 nakes menjadi prioritas Ganjar-Mahfud dalam menahkodai pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaProses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya