Pengamat Usul Skema Penganggaran Pilkada Diatur Dalam Perppu

Kamis, 2 April 2020 20:26 Reporter : Ahda Bayhaqi
Pengamat Usul Skema Penganggaran Pilkada Diatur Dalam Perppu Ilustrasi Pemilu. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Kode Inisiatif Very Junaidi mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk penundaan Pilkada dapat mengubah di luar hal penundaan karena Covid-19. Very mengusulkan perubahan skema anggaran Pilkada yang diserahkan kepada daerah.

"Hal lain, untuk kita bisa usulkan soal anggaran. Repot sekali kalau kemudian anggaran pilkada harus diserahkan ke APBD," ujarnya dalam diskusi melalui teleconference, Kamis (2/4).

Very menuturkan, terdapat kesulitan dengan skema anggaran seperti ini. Misalnya, sulitnya berkoordinasi dengan kepala daerah terkait anggaran Pilkada. "Saya setuju anggarannya diambil alih APBN," kata dia.

Merespons itu, Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthomi mengatakan, sejak awal KPU mendorong anggaran Pilkada bersumber dari APBN.

Keuntungannya, dari kepastian waktu lebih mudah. Pramono mencontohkan penganggaran Pemilu nasional, KPU RI tinggal mengajukan usulan lalu mengalokasikan ke daerah-daerah.

Sedangkan, jika anggaran bersumber dari APBD harus koordinasi dengan Pemda. Kata Pramono, KPU merespons dari daerah memberikan ketidakpastian waktu.

"Selama ini kan masing-masing daerah berkomunikasi dengan pemda masing-masing, respons daerah yang membuat ketidakpastian waktunya lebih tinggi," kata dia.

1 dari 1 halaman

Keuntungan berikutnya, jika bersumber dari APBN standar biayanya lebih baik. Sebab, selama ini anggarannya berbeda-beda tergantung besar anggaran di daerah.

Namun, Pramono tak mengetahui apakah usulan ini dapat diakomodir dalam Perppu penundaaan Pilkada.

"Ini harus menjadi pembicaraan publik, harus dibicangkan masyarakat publik, agar kita bisa memperbaki pengaturan soal pilkada ini, kita manfaatkan sebaiknya agar seluruh persoalan itu nanti diaturnya saat diakukan revisi UU," kata Pramono. [ray]

Baca juga:
Pengamat Dorong Perppu Penundaan Pilkada Sekaligus Ubah Keserentakan Pemilu
KPU Nilai Tidak Mungkin Pilkada Serentak Pakai E-Voting di Tengah Corona
KPU Usul Perppu Penundaan Pilkada Beri Kewenangan Soal Tanggal Pemungutan Suara
Gerindra Minta Perppu Penundaan Pilkada Antisipasi Kekosongan Kepala Daerah
PKS Minta Jadwal Pilkada 2020 Dibuat Tak Spesifik Seperti UU 10 Tahun 2016

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini