Pengamat soal calon ketua DPR: Yang dekat dengan Jokowi peluangnya lebih besar

Merdeka.com - Calon pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR sedang digodok dan dibahas. Pembahasan calon Ketua DPR ini dilakukan setelah Golkar memiliki Ketua Umum (Ketum) definitif yaitu Airlangga Hartarto.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Chaniago menilai petinggi Golkar yang paling berpeluang gantikan posisi Novanto ialah politikus yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang dekat dengan Jokowi itu peluangnya lebih besar dibanding yang dekat dengan JK (Jusuf Kalla). Artinya coding-nya, sinyalnya ada sama Jokowi," terangnya, Selasa (2/1) ditemui di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, Jokowi juga punya kepentingan dengan pemimpin lembaga wakil rakyat. Sehingga berbagai usulan kebijakan atau programnya sebagai Presiden tetap mendapat dukungan dari DPR.

"Ketua DPR ini kan ketuk palu keputusan-keputusan strategis, program-program itu sangat bergantung pada Ketua DPR. Kalau nanti programnya dijegal, ada yang membuat keributan. Kira-kira siapa yang paling dekat sama Jokowi (jadi Ketua DPR)," paparnya.

Pangi meyakini ada semacam kesepakatan-kesepakatan politik dari Jokowi terkait calon Ketua DPR ini. "Jokowi pasti mengandalkan orangnya. Ada orangnya yang dia pasang sekarang, yang nama-namanya sudah beredar itu," ujarnya.

"Pasti (ada deal). Jokowi punya kepentingan untuk Ketua DPR supaya tertib, aman lah DPR-nya. Nah siapa orangnya saya kira orang yang lebih dekat dengan Jokowi. Itu punya peluang besar dibanding yang lain. Di samping memang itu tergantung lobi-lobinya dengan Golkar," sambungnya.

Sosok Ketua DPR harus dipastikan tak mengulang kasus hukum sama dengan Novanto, yang terlibat dalam kasus korupsi. "Tidak tersandera. Tidak ada aroma amisnya, cacat moralnya, bersih, berintegritas, punya kapasitas, integritasnya bagus. Dan orang yang tidak tersandera oleh kasus hukum," sebutnya.

Selain itu, Ketua DPR yang baru nantinya harus mampu menyelamatkan citra DPR. "Dan itu orang-orang yang tidak gampang sebetulnya," ujarnya.

"Untuk membangkitkan animo kepercayaan publik dari distrust menjadi trust building itu kan enggak gampang. Butuh kerja keras yang berat. Ini tantangan yang berat," kata Pangi.

Syarat lainnya yang juga tak kalah penting harus dimiliki Ketua DPR adalah tak boleh rangkap jabatan menjadi pengurus partai. "Fokus di situ aja. Jangan kemudian memegang jabatan strategis juga di partai," ujarnya.

Sebab rangkap jabatan berbahaya dan telah terbukti dengan apa yang menimpa Setya Novanto. "Dia mau jadi Ketua DPR kemudian Ketua Umum habis itu semua Golkar juga dikendalikan. Artinya apa? Komplikasi. Selesai di tengah jalan, mengalami patahan," jelas Pangi.