Pengamat Sebut Bobby Nasution Bijak Sikapi Pemangkasan TKD Rp1,1 Triliun: Peluang Reformasi Fiskal Daerah?

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menghadapi tantangan serius dengan adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,1 triliun untuk tahun anggaran 2026. Penyesuaian ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan.

Pengamat ekonomi Sumatera Utara, Muhammad Arif, memberikan pandangannya terkait kondisi ini, menyebut Gubernur Sumut Bobby Nasution bijak dalam menyikapinya. Arif menilai bahwa pemangkasan TKD ini, meskipun menjadi tekanan berat, justru dapat menjadi peluang bagi reformasi fiskal di daerah.

Gubernur Bobby Nasution sendiri telah menegaskan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak boleh terganggu oleh penyesuaian anggaran ini. Ia menyatakan kesiapan Pemprov Sumut untuk menyusun strategi jangka panjang guna memastikan pembangunan berkelanjutan tetap berjalan optimal.

Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) ini telah memicu kekhawatiran di kalangan aparatur sipil negara (ASN) serta pemerhati daerah di Sumatera Utara. Kondisi serupa juga dialami oleh 18 provinsi lain di Indonesia, menunjukkan skala kebijakan efisiensi anggaran yang luas.

Alokasi dana transfer ke daerah untuk Pemprov Sumut akan mengalami penurunan signifikan dari Rp5,5 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp4,4 triliun pada tahun 2026. Secara keseluruhan, dana TKD di Sumut pada 2025, termasuk kabupaten/kota, mencapai Rp45,18 triliun yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH) Rp2,51 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp27,43 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp1,97 triliun, DAK nonfisik Rp8,47 triliun, dana desa Rp4,57 triliun, dan insentif fiskal Rp210 miliar.

Menanggapi situasi ini, sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) telah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan tersebut, yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (7/10), bertujuan untuk menyampaikan protes terkait pemangkasan dana TKD tersebut.

Meskipun demikian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyikapi penyesuaian dana TKD pemerintah pusat ini dengan tenang dan optimistis. "Kami paham ini bagian dari penyesuaian nasional untuk prioritas pembangunan pusat. Yang penting, kami sudah siapkan strategi jangka panjang," ucap Bobby setelah melantik 177 pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Sumut di Medan, Rabu (8/10).

Menurut pengamat ekonomi Muhammad Arif, Pemprov Sumut dapat belajar dari pengalaman tahun 2025, di mana TKD sebesar Rp45 triliun berhasil mendorong infrastruktur. Kunci untuk menghadapi pemangkasan TKD ini adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Arif menyarankan peningkatan PAD minimal 15-20 persen per tahun melalui digitalisasi pajak dan kemitraan dengan pihak swasta. Langkah ini diharapkan dapat menutupi defisit akibat pemangkasan dana transfer dari pusat dan menjaga stabilitas fiskal daerah.

Jika dikelola dengan baik, penurunan TKD sebesar Rp1,1 triliun di Pemprov Sumut tidak akan menghambat target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Sumut. Sebaliknya, kondisi ini justru dapat menjadi katalisator untuk inovasi dalam pengelolaan anggaran dan pengembangan program daerah.

Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026 yang lebih ketat, Pemprov Sumut kini gencar melakukan sosialisasi rencana realokasi anggaran. Hal ini termasuk penyesuaian program-program pembangunan agar tetap selaras dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Gubernur Sumut Bobby Nasution berencana untuk menggelar rapat koordinasi dengan bupati/wali kota se-Sumut dalam waktu dekat. Rapat ini akan membahas strategi bersama dalam menghadapi pemangkasan TKD dan memastikan sinergi antar pemerintah daerah.

Langkah ini juga dilakukan sembari menunggu respons dari Istana terhadap masukan yang telah disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Koordinasi ini penting untuk menyatukan langkah dan mencari solusi terbaik bagi pembangunan daerah.

Muhammad Arif menambahkan bahwa di balik "angin kencang" pemangkasan anggaran ini, Sumatera Utara tampak siap berlayar dengan kapal yang lebih tangguh. "Bukan dengan keluhan, tapi dengan aksi nyata," ujar Arif, menekankan pentingnya respons proaktif.

Pemprov Sumut berkomitmen untuk tetap menjaga kinerja pemerintah daerah agar tidak terganggu meskipun ada penyesuaian anggaran. Fokus utama adalah pada efisiensi, inovasi, dan peningkatan sumber daya lokal untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Sumber: AntaraNews