Pemilih Golkar solid, tak masalah gelar Munaslub jelang Pemilu 2019

Merdeka.com - Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit menyuarakan agar Golkar segera menggelar Munaslub untuk memilih ketua umum baru. Sebab, menurut tim pengkajian, elektabilitas Golkar merosot karena Setya Novanto tersangkut kasus e-KTP di KPK.

Supit mengatakan, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Golkar adalah menggelar Munaslub. Sebab, Novanto menolak diminta mundur dari kursi ketua umum.

"Saya kira dari DPD merasakan luar biasa dampak daripada persoalan yang terjadi di partai ini. Pasti itu, apalagi jelang pemilu dan pilkada. Saya yakin betul seyakin-yakinnya DPD I akan setuju asalkan (munaslub) bukan karena ambisi pribadi bukan karena kepentingan pribadi memanfaatkan situasi ini. Kalau alasannya penyelamatan partai, teman-teman di daerah pasti ingin menyelamatkan partai," kata Supit saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/9).

Dia pun tak khawatir dengan konsolidasi internal jelang dan usai Munaslub nantinya. Menurut dia, Golkar partai lama yang sudah teruji hingga akar rumput. Dia yakin meskipun ada dinamika dalam Munaslub, pasti di akar rumput bakal solid.

Supit menilai, Golkar hanya membutuhkan seorang figur. Saat ini, menurut dia, Golkar tak memiliki figur sentral yang bisa mengangkat elektabilitas partai.

"Partai Golkar itu sudah settle, tinggal kemudian justru mengangangkat elektabilitas adalah personal yang jadi pemimpin di tingkat pusat. Di daerah settle, karena partai lama, punya jaringan, saya kira punya pemilih solid, pemilih yang tidak bergerak ada, tapi kalau ingin lebih bagus lagi, pemimpin punya keteladan yang kuat, saya yakin begitu diganti semakin semarak," kata Supit.

Mantan Timses Caketum Golkar Ade Komarudin di Munas Golkar 2016 ini ingin, Golkar dipimpin oleh orang yang berintegritas dan memiliki kapasitas, bukan orang yang membawa kepentingan pribadi. Dia juga ingin, the next leadder Golkar adalah orang yang tak memiliki cacat dalam hal korupsi dan bisa mengecewakan rakyat.

Dia tak setuju jika Golkar nanti hanya dipimpin oleh plt ketua umum. Sebab, sebentar lagi akan menghadapi hajat politik terbesar yakni Pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019.

"Ya enggak bisa (plt), ketum itu simbol partai, harus ketum definitif, sebentar lagi ada event besar, enggak bisa itu. Itu namanya tidak serius kalau hanya dipimpin plt, pertarungan besar itu harus ketua yang punya kewenangan yang kuat, kewenangan yang penuh yang diberikan sepenuhnya oleh seluruh jajaran partai melalui munas," kata Supit.