Merdeka.com - Pemilihan Gubernur Jawa Timur membuat La Nyalla Mattalitti meradang. Dia rupanya kesal tak diusung sebagai calon. Partai besutan Prabowo Subianto malah merapat ke pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Mantan ketua umum PSSI itu blak-blakan menceritakan kegagalannya diusung Gerindra. Termasuk cerita ketidaksanggupannya memenuhi mahar politik ratusan miliar rupiah yang disebutnya permintaan Ketua Umum Gerindra Prabowo.

Dia mengaku sudah mengucurkan Rp 5,9 miliar yang diterima oleh Tubagus Daniel Hidayat (Bendahara La Nyalla) dan diserahkan ke saudara Fauka. La Nyalla mengatakan, Prabowo justru marah-marah dan memakinya sambil menyinggung soal uang Pilpres 2014. Dia mengaku tak mengetahui maksud kemarahan Prabowo.

"Saya juga sudah buka cek Rp 70 miliar sudah dibawa oleh saudara Daniel ke Hambalang. Hambalang juga saya enggak tahu. Saya sudah sampaikan semua ini juga cair, kalau semua ini sudah resmi jadi calon gubernur, belum apa-apa saya udah diperas," tuturnya di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1)

Saat bertemu dengan Prabowo itu, La Nyalla juga ditanya kesiapan untuk uang saksi. Satu saksi Rp 200.000. Di tiap TPS ada dua saksi. Jumlah TPS mencapai 68.000 TPS. Dengan hitungan itu maka La Nyalla harus menyiapkan Rp 28 miliar untuk saksi. Tapi, kata

La Nyalla mengaku diminta Rp 48 miliar untuk uang saksi di TPS. Uang itu harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Satu saksi Rp 200.000. Masing-masing TPS dijaga dua saksi. Total ada 68.000 TPS.

Dia menambahkan, permintaan mahar untuk mengeluarkan rekomendasi datang langsung dari Prabowo. Nilainya tidak tanggung-tanggung, ratusan miliar.

"Prabowo sempat ngomong, 'kamu sanggup Rp 200 miliar?' 500 saya siapkan, kata saya karena di belakang saya banyak didukung pengusaha-pengusaha muslim,' tutur La Nyalla.

Awalnya La Nyalla mengira pernyataan Prabowo saat itu hanya gurauan saja. Namun dia kaget setelah benar-benar ditagih. La Nyalla mencoba melobi dengan menawarkan pemasangan foto Prabowo di seluruh Jawa Timur untuk bahan kampanyenya.

"Saya pikir main-main, ternyata ditagih betul Rp 40 miliar, saya bilang nanti," beber La Nyalla.

La Nyalla melanjutkan ceritanya. Tidak hanya Prabowo, Ketua DPD Gerindra Jatim Soepriyatno juga disebut meminta Rp 170 miliar. Namun La Nyalla menolak.

Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengakui ada ketidaksepahaman antara alumni dengan koalisi Gerindra, PKS, dan PAN atas ditolaknya lima rekomendasi untuk Pilkada 2018. Slamet menyebut dalam waktu dekat akan melakukan rakernas untuk menentukan sikap terhadap Prabowo cs.

Slamet mengungkapkan Alumni 212 kecewa Gerindra, PKS, dan PAN terpecah. Salah satunya di Jawa Timur, Gerindra dan PKS malah bergabung dengan PDIP yang selama ini mereka lawan. Slamet mengancam tidak lagi memberikan dukungan.

"Satu wilayah koalisi ini jadi pecah dan bercampur dengan partai penista agama ya konsekuensi nya kita tidak akan dukung sebetulnya kita objektif saja lah," jelas Slamet.

Penasihat Alumni 212, Eggi Sudjana mengatakan sesungguhnya pemilu adalah hak. Alumni 212, kata Eggy, mampu menggerakkan umat Islam untuk beri dukungan. Namun, kalau aspirasi tidak didengar, untuk apa mereka melanjutkan dukungan.

"Tapi kalau mereka suara kita dompleng saja kemudian setelah itu ditinggal dan aspirasinya tidak dipakai, untuk apa begitu," kata Eggi.

Sekjen FUI Al Khaththath mengaku alumnis 212 kecewa saat Prabowo dan koalisi Partai Gerindra tak mengusung lima calon yang mereka rekomendasikan. Salah satu yang gagal maju adalah La Nyala di pilgub Jatim.

Para pemimpin aksi mengaku sudah merasa ikut berperan memuluskan Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta. Mereka sudah menggelar aksi besar-besaran di 212.

"Pesan Habib Rizieq ketika saya pergi ke Mekah, agar meminta kepada tiga pimpinan supaya meng-copy paste yang ada di Jakarta supaya mendapatkan kemenangan di provinsi-provisni lain," katanya saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/1)..

Al Khaththath mengaku mereka memberikan dukungan berharap nanti Gerindra, PAN dan PKS memberikan rekomendasi kepada calon yang diajukan para ulama itu untuk maju.

"Nah tentunya saya nggak tahu apakah ada miss presepsi seolah-olah kita mendukung dengan cek kosong. Mungkin pemahaman mereka seperti itu," katanya kecewa.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menepis semua tudingan La Nyalla Mattalitti. Fadli menegaskan Prabowo tidak pernah meminta uang untuk kepentingan pribadi maupun partai kepada calon kepala daerah yang akan diusung.

"Saya kira kalau dari Pak Prabowo tidak ada ya‎ itu, saya tidak pernah dengar‎ dan juga menemukan bukti semacam itu ya," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Fadli menuturkan, kalaupun ada permintaan dana, sesungguhnya hanya untuk kebutuhan logistik dan saksi bagi La Nyalla di Pilgub Jatim. Logistik yang dibutuhkan untuk transportasi serta saksi dalam jumlah banyak.

Anggaran cukup besar dibutuhkan karena luas wilayah dan jumlah kabupaten/kota serta penduduknya yang cukup besar di Jawa Timur.

"Belum lagi untuk saksi-saksi, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat besar, hitungan-hitungan itu pasti terkait dengan saksi, gerakan relawan. Jadi saya kira wajar, bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, tapi kepentingan yang bersangkutan," tegas Fadli.

Wakil Sekjen Gerindra Arief Poyuono juga membantah semua tuduhan La Nyalla soal mahar politik yang diminta Prabowo. Dia mengatakan, kegagalan La Nyalla diusung Gerindra bukan karena mahar politik tapi karena tak kunjung mendapat rekan koalisi.

"Tidak ada permintaan 40 milyar dalam Surat tugas Gerindra pada Mas La Nyalla untuk mendapatkan Partai Koalisi untuk mengusung Mas La Nyalla dalam Pilgub Jatim. Sampai surat tugas itu berakhir Mas La Nyalla tidak berhasil mendapatkan Partai Koalisi dalam Hal ini Partai Besutan Pak Amin Rais," ujar Arief melalui pesan singkat yang diterima merdeka.com.

Namun, kata dia, soal uang saksi yang diminta pada La Nyalla dianggap wajar. Sebab, para saksi di TPS adalah ujung tombak dalam pertarungan Pilkada. Dia menjelaskan, setidaknya dibutuhkan tiga Saksi untuk satu TPS. Belum lagi saksi di tingkat PPS, PPK dan KPUD. Belum lagi untuk dana pelatihan saksi sebelum pencoblosan yaitu sebesar Rp 100.000 per orang/hari. Pelatihan disiapkan untuk 3 hari. Artinya masih dibutuhkan dana sebesar Rp 20,5 miliar.

"Artinya kekurangan dana nantinya yang menanggung ya kader Partai Gerindra, seperti pada Pilgub DKI Jakarta seluruh Kader Gerindra di Indonesia urunan untuk bantu Anies - Sandi," tandasnya.