PDIP ungkit masa lalu Prabowo: Korporasi, keluarga dan beban sejarah
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristyanto mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya bisa menggunakan kritik sebagai senjatanya untuk menyerang di Pemilu 2019. Tetapi, kata dia, rakyat memiliki penilaian sendiri terhadap kinerja Prabowo selama ini.
"Pak Prabowo banyak mengkritik karena jurus itu yang bisa dilakukan. Tetapi rakyat bisa bertanya bagaimana rekam jejak beliau," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/8).
Menurutnya, selama Prabowo memimpin suatu koorporasi pun masih banyak masalah. Hal itu, lanjut Hasto, bisa dinilai langsung oleh masyarakat.
"Rekam jejak di dalam memimpin koorporasi itu saja banyak masalah, rekam jejak dalam keluarga beliau, rekam jejak dalam karir politik beliau, itu semua terbuka secara transparan dan rakyat yang menilai hal tersebut," ujarnya.
Hasto juga menuturkan, jika ingin pemimpin nasional tidak boleh menggunakan politik uang. Dia mengingatkan, semua pihak untuk memilih pemimpin yang tidak memiliki beban masa lalu.
"Apakah seorang layak menjadi pemimpin nasinonal ketika dalam prosesnya sudah diwarnai dengan praktik-praktik politik uang," ungkapnya.
"Pemimpin yang tidak punya beban sejarah masa lalu, pemimpin yang tidak punya tradisi yang berlawanan dengan kemanusiaan, pemimpin yang bersih, pemimpin yang tidak memperjuangkan keluarganya sebagai upaya untuk mendapatkan kepentingan sesaat, kepentingan modal, kepentingan kapital," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaAHY menuturkan susunan dan formasi kabinet Prabowo akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP menilai sebagai Menhan seharusnya Prabowo menampilkan sisi baik untuk membangun sebuah karakter bangsa.
Baca SelengkapnyaTB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP, Adian Napitupulu menyatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto menyakiti korban pelanggaran HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaSinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto menyebut masyarakat tak sabar untuk segera memilih pemimpin usai lihat Gibran debat Cawapres.
Baca Selengkapnya