PDIP Tolak Berbagi Kekuasaan 55:45 Versi Amien Rais
Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengeluarkan syarat agar kubu Prabowo-Sandiaga rekonsiliasi dengan kubu Jokowi. Salah satu syarat yang diajukan adalah membagi kekuasaan dengan konsep 55:45.
Terkait hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, di Indonesia tak mengenal sistem power sharing seperti itu.
"Kita tak mengenal mengenai power sharing sebagaimana sistem parlementer untuk membentuk hal tersebut. Yang kami kenal adalah ketika rakyat memberikan dukungan itu, sebagai basis legitimasi dan legalitas bagi partai politik yang telah membentuk diri di dalam Koalisi Indonesia Kerja pendukung Pak Jokowi," kata Hasto di kantor PA GMNI, Jakarta, Senin (22/7).
"Dan yang mendukung Prabowo saat itu untuk bersama-sama bertanggung jawab membangun demokrasi kita. Bersama-sama bertanggung jawab di dalam membangun kemajuan bagi Indonesia Raya kita," lanjut dia.
Karenanya, masih kata Hasto, apa yang disampaikan Amien Rais tak mungkin terjadi. Sehingga, pihaknya tak sejalan dengan apa yang disampaikan.
"Jadi enggak ada power sharing terkait dengan persentase yang disampaikan oleh Pak Amien Rais," pungkasnya.
Sebelumnya, Amien Rais menawarkan paket tersebut. Jika tidak, partai pendukung Prabowo-Sandiaga akan berada di luar pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"Misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin," ujar Amien.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemberian pangkat jenderal kehormatan itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaAnies mengungkit kembali konsep perubahan yang digaungkan dirinya bersama Cak Imin.
Baca SelengkapnyaKeputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaReaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Baca SelengkapnyaJokowi mengirim utusan untuk mengajak rekonsiliasi, hingga akhirnya Prabowo masuk kabinet.
Baca SelengkapnyaIni kali pertama Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna usai pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari lalu
Baca SelengkapnyaPDIP akan menunggu dan menghormati sengketa Pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya