PDIP Tanggapi Golkar: Basis Data Korupsi Terpaksa Dikaitkan Orde Baru

Kamis, 29 November 2018 20:12 Reporter : Ahda Bayhaqi
PDIP Tanggapi Golkar: Basis Data Korupsi Terpaksa Dikaitkan Orde Baru Eva Kusuma Sundari. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Golkar gerah dengan tuduhan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah yang menyebut Soeharto guru korupsi di Indonesia. Golkar mengimbau pertarungan Pilpres 2019 diisi adu program, bukan saling tuduh.

PDIP sebagai rekan satu koalisi Golkar melihat, apa yang disampaikan Basarah menanggapi pernyataan Capres Prabowo Subianto. Orde Baru pimpinan Soeharto tak bisa dipungkiri menjadi topik jika mengangkat korupsi akut.

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari, melihat Presiden Jokowi sudah berusaha membenahi korupsi. Eva mengatakan, indeks korupsi membaik, anak presiden pun tak berurusan dengan politik.

"Indonesia juga lepas dari kutukan negara paling korup seperti zaman Orba, tidak lagi tercantum di 20 negara terkorup. Bahkan polisi dan TNI sekarang menjadi lembaga yang integritasnya baik," kata Eva kepada merdeka.com, Kamis (29/11).

"Jadi mau tidak mau basis data soal korupsi ya terpaksa dikaitkan Orba. Jadi pesan Partai Golkar lebih pas ditujukan ke Prabowo Subianto, bukan Ahmad Basarah," sebut Eva.

Dia pun heran, Prabowo bicara pemberantasan korupsi. Sebab, Prabowo tak lain adalah bekas mantu Soeharto.

"Memang aneh jika pak Prabowo Subianto yang berada di rezim KKN kemudian asbun tidak melihat tengkuk sendiri. Selama itu pula peran beliau tidak ada untuk menghentikan KKN," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Pemenangan Golkar wilayah Sumatera, Indra Bambang Utoyo mengatakan, harusnya Pilpres 2019 tidak masuk pada hal-hal seperti ini. Seharusnya, kata dia, dalam berkampanye lebih baik yang bersifat menjual program.

"Karena makna kampanye kan untuk menjual diri yang positif, sehubungan dengan janji berbuat untuk kemashalatan publik yang akan memilih," kata Indra saat dihubungi merdeka.com, Kamis (29/11).

Indra minta pertarungan saling tuduh di Pilpres 2019 segera disudahi. Sebab, hal demikian hanya membuat perpecahan bangsa saja.

Dia pun mengajak kubu Jokowi dan Prabowo membahas hal-hal yang substantif demi kepentingan rakyat.

"Rasanya terbaik kita hentikan saling tuduh menuduh itu, malah membuat perpecahan saja. Ini harusnya berlaku pada 2 kelompok peserta pilpres. Jadi kita tutup saja diskusi-diskusi yang seperti ini, tidak ada gunanya untuk kepentingan bangsa ke depan," kata Indra.

Diketahui, polemik soal kasus korupsi mencuat seiring calon presiden Prabowo Subianto menyinggung dan menyebut tingkat korupsi sekarang ini layaknya kanker stadium empat.

"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," tegas Prabowo.

Hal ini direspon okeh kubu Jokowi-Ma'ruf. Yang memandang bahwa korupsi itu memang marak terjadi di masa pemerintahan Soeharto, yang notabenenya mantan mertuanya Prabowo.

"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah usai menghadiri diskusi di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Rabu (28/11).

Ini disanggah oleh Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, yang menempatkan sosok Soeharto sebagai tokoh ideologi partainya.

"Bahwa korupsi sudah ada sejak jaman Hindia Belanda, maka julukan Bapak Korupsi tidak pantas dialamatkan pada HM Soeharto Presiden RI ke-2 yang punya jasa membangun bangsa ini. Beliau tidak pernah mengajarkan korupsi, justru sebaliknya di jaman beliau jarang ada korupsi seperti saat ini," pungkasnya. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini