PDIP minta Jokowi pecat Rini Soemarno karena cuma rugikan negara
Merdeka.com - Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai Rini Soemarno bukan sebagai figur yang tepat untuk menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menyarankan Presiden Joko Widodo mencopot Rini sebagai Menteri karena tak mampu mensinergikan BUMN dengan kebutuhan rakyat.
"Saya kira harus dipertimbangkan mencari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN," kata Hendrawan di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).
Pertimbangannya untuk mencopot Rini berdasarkan rencana Rini menyuntikkan dana Rp 39 triliun kepada BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN) dalam RAPBN 2016 yang kini menuai kritik oleh semua fraksi di DPR.
Menurutnya, penyuntikan dana dari APBN pada akhirnya BUMN justru menjadi beban dan bukan aset negara. Sehingga, kebijakan Rini dinilai merugikan negara dan masyarakat.
"Harusnya anggaran untuk PMN ini diprioritaskan untuk program lain yang mendorong penciptaan kesepakatan kerja, ketahanan kerja," ujarnya kepada awak media.
Anggota DPR Komisi XI ini pun menyarankan Jokowi mencari sosok Menteri BUMN yang mempunyai karakter kreatif dan solutif.
"Dengan begitu, BUMN diharapkan menghasilkan keuntungan yang besar untuk negara," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaWacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaPDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaIsu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo
Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan
Besar gaji pokok yang diterima semua menteri yang menjabat yakni Rp5.040.000 per bulan.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaGanjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP
PDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024
Baca Selengkapnya