PDIP Jabar: Silakan mau ganti presiden, tapi waktunya nanti 2019
Merdeka.com - Polemik soal gerakan Ganti Presiden masih berlanjut. Kali ini, Ketua DPD PDIP Jabar, TB Hasanuddin angkat suara dengan menyebut gerakan tersebut terlalu dini digelorakan. Meski begitu, ia meminta para pendukung Jokowi tidak terpancing dan menambah gaduh kondisi politik jelang Pilpres.
Ia mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden masuk ke dalam kategori kampanye yang menyalahi aturan yang ditetapkan oleh negara.
"Kami mengimbau elemen yang memprovokasi penggantian presiden, belum waktunya. Sabar, kampanye belum dimulai, ada waktunya nanti 2019," katanya saat ditemui di Kantor DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (3/8).
Terkait hal ini pun ia setuju dengan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar yang menilai gerakan ganti presiden didominasi unsur provokasi dan inkontitusional serta meminta masyarakat Jabar tidak menggelar deklarasi yang rencananya digelar di Kota Bandung, 11 Agustus mendatang.
"Jadi silakan semua menahan diri, silakan semua mengikuti aturan. Silakan kalau mau ganti presiden, tapi nanti saatnya di 2019, dalam acara yang disebut pilpres," jelas dia.
Lebih lanjut, ia meminta kepada seluruh relawan hingga simpatisan Jokowi, khususnya kader PDIP untuk tidak terpancing melakukan hal-hal yang bisa mengganggu kondusifitas.
TB Hasanuddin tidak ingin ada insiden serupa seperti di Batam yang hampir terjadi bentrokan akibat adanya penolakan gerakan ganti presiden.
Sebenarnya, banyak masyarakat dari berbagai elemen masyarakat meminta ia terjun langsung untuk menolak gerakan #2019GantiPresiden. Namun, permintaan itu terpaksa ditolak dengan pertimbangan khawatir terjadi bentrokan yang dapat mencederai demokrasi dan merugikan masyarakat sendiri, sekaligus ia meminta simpatisan tidak perlu turun ke lapangan dalam menolak gerakan tersebut.
"Saya melarang teman-teman untuk turun ke lapangan. Lain teu wani, tapi era ka rakyat (saya bukan ga berani, tapi malu kepada rakyat)," ujarnya.
Yang paling tepat menangani hal ini adalah aparat penegak hukum yang menindak siapapun yang berupaya melanggar aturan.
"Termasuk kepada pihak penyelenggara, KPU harus menegakkan aturan karena belum waktunya kampanye presiden, ada tahapan yang harus dilalui," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKeras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode
Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP: Dukungan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar
PDIP mengakui dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga mempengaruhi kenaikan elektabilitas bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaJokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir
Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaKesaksian Tim Ganjar soal Larangan Pasang Bendera PDIP saat Kunjungan Jokowi, Kader Sampai Digeledah
Kesaksian Tim Ganjar soal Larangan Pasang Bendera PDIP saat Kunjungan Jokowi, Kader Sampai Digeledah
Baca Selengkapnya