Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pastikan Legislatif Pro Rakyat, PKB Uji Kelayakan Calon Pimpinan DPRD

Pastikan Legislatif Pro Rakyat, PKB Uji Kelayakan Calon Pimpinan DPRD Fit n proper test DPRD PKB. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan calon pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi. Kegiatan yang dihelat di Jakarta pada 10-17 Juli 2019 ini, dimaksudkan untuk memastikan pimpinan (ketua dan wakil ketua) DPRD dari PKB dapat menjalankan fungsi legislasi sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk memastikan pimpinan DPRD dari PKB, adalah sosok yang kredibel, berintegritas, memahami fungsi legislasi dan memerjuangkan kepentingan rakyat," kata Sekretaris Jenderal PKB, M Hanif Dhakiri, dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu, 17 Juli 2019.

Uji Kelayakan dan Kepatutan, lanjutnya, adalah seleksi menentukan pimpinan legislatif secara transparan dan demokratis. "Ditentukan berdasarkan kualitas, yang dilakukan transparan dan demokratis. Bukan hanya karena kemauan pimpinan partai di daerahnya".

proper test dprd pkb©2019 Merdeka.com

Materi Uji Kelayakan dan Kepatutan meliputi kemampuan memahami fungsi legislasi, leadership, integritas, komitmen pada NKRI, komitmen pada ideologi dan perjuangan partai, serta rekam jejak kandidat. Peserta juga mempresentasikan upaya dan strategi melahirkan regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, sesuai dengan dinamika dan potensi masing-masing daerahnya.

Acara ini diikuti oleh 435 peserta yang berasal dari 145 daerah (kabupaten/kota/provinsi), di mana PKB memiliki calon pimpinan legislatif. Masing-masing daerah mengirimkan tiga kandidat. Tim penguji tidak hanya dari unsur DPP PKB dan politisi senior PKB, tapi juga melibatkan tokoh masyarakat dan pakar.

proper test dprd pkb©2019 Merdeka.com

"Dari hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan ini, insya Allah pimpinan DPRD dari PKB mampu menjalankan fungsinya denganbaik, sejalan dengan kepentingan masyarakat," kata Hanif.

(mdk/paw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya