Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrat di DPR mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold nol persen. Demokrat telah mengajukan usulan itu dalam pembahasan revisi UU Pemilu di Komisi II DPR.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto mengatakan, penerapan presidential threshold sudah tidak relevan lagi. Sebab, pemilu akan digelar secara serentak pada 2019 nanti.

Didik menilai, tidak mungkin jika penentuan presidential threshold itu dari hasil Pemilu periode sebelumnya. Karena itu, dia ingin semua partai politik yang dinyatakan lolos ikut pemilu bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Kami melihat alat ujinya bagaimana mungkin ada presidential threshold karena hasil Pileg belum keluar. Kami melihat bahwa rasionalnya, seluruh peserta pemilu termasuk partai baru bisa mencalonkan presiden," kata Didik saat dihubungi merdeka.com, Jumat (12/5).

Keputusan ini diambil, karena Demokrat ingin muncul harapan baru bagi masyarakat kepada sosok calon pemimpin di Pemilu 2019 nanti. Dengan presidential threshold nol persen, maka diyakini bakal muncul calon alternatif nantinya.

Didik merasa tak yakin bahwa dengan penerapan nol persen ini semua parpol bakal mengusung calon presiden. Dia yakin, akan ada koalisi yang dilakukan partai-partai.

"Ini memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih calon alternatif. Selain itu juga memberikan ruang yang cukup kepada generasi bangsa untuk menjadi pemimpin. Semua orang memiliki hak dan peluang yang sama berkompetisi di Pilpres," kata Ketua DPP Demokrat ini.

Demokrat menggaris bawahi, keputusan inginkan presidential threshol nol persen bukan untuk kepentingan pragmatis. Tapi, rasionalisasi dari keputusan MK yang menyatakan bahwa Pemilu harus dilakukan serentak.