PAN tegaskan belum gabung poros Gerindra-PKS
Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan jika partainya belum menyatakan sikap dukungan arah koalisi Pilpres 2019. Sekjen PAN Eddy Soeparno juga kaget bila ada pernyataan bahwa PAN sudah resmi bergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKS yang markas nya berada di The Kemuning, Menteng, Jakarta Pusat.
"Kita sesungguhnya juga kaget mendengar adanya pernyataan tersebut. Karena pertama kita sebagai partai belum menentukan arah dan sikap politik kita untuk Pilpres 2019," ujarnya saat ditemui di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (28/5).
Dia menekankan, saat peresmian Sekber, kapasitas PAN hanya sebagai tamu undangan. PAN sampai saat ini ini hanya berkomunikasi baik dengan para parpol dan belum bergabung poros Gerindra dan PKS.
"Beberapa waktu lalu ada pernyataan bahwa sudah ada logo PAN. Dan saya bisa pastikan sejauh ini logonya baru dua, Gerindra dan PKS saja," tutur dia.
Menurutnya, semua opsi Capres-Cawapres 2019 saat ini juga masih sangat cair. PAN juga belum memutuskan mendukung Capres Gerindra Prabowo Subianto. Dia melihat semua kemungkinan akan terjadi pada konstelasi Pilpres 2019.
"Semua opsi terbuka, dengan Pak Prabowo terbuka, dengan tokoh-tokoh lain terbuka. Pak Gatot terbuka, politiknya masih sangat cair. PKB sudah menentukan cawapres. Demokrat juga belum, PKS juga sebelum keputusan formal kita masih bisa berasumsi PKS bisa menentukan capres di luar dugaan," tandas Eddy.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca SelengkapnyaAdapun syarat suara partai politik untuk lolos ke DPR harus mencapai 4 persen.
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Puan Maharani yang juga memiliki kapasitas sebagai Ketua DPR RI harus mengadakan pertemuan terhadap seluruh tokoh politik nasional.
Baca SelengkapnyaPembahasan partai yang akan bergabung dilakukan setelah KPU resmi menetapkan pasangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKPK berencana mengundang capres untuk melihat konsentrasi mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya