PAN soal presidential threshold: Orang mau jadi presiden dipersulit
Merdeka.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendukung wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi nol persen. Menurut Zulkifli, apabila presidential threshold dihapus setiap parpol dapat mengusung calon pada Pilpres 2019.
"Presidential treshold disamakan saja dengan parliamentary threshold. Dipermudah saja soal orang mau jadi presiden kenapa mesti dipersulit. Biar banyak pilihan kan, dan disesuaikan dengan PT (parliamentary threshold) aja jadi kalau nanti PT-nya berapa misalkan 3,5 ya sama lah gitu. Seiring sejalan," kata Zulkifli di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/5).
Menurut dia, jika Presidential Treshold ditiadakan maka seluruh partai politik peserta Pemilu dapat mengusung calon Presiden masing-masing. Namun, Zulkifli meyakini meski partai politik mempunyai hak yang sama dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi tetap akan terjadi konsolidasi lintas partai atau koalisi.
"Ya pokoknya gitu syaratnya partai atau gabungan partai, dan bisa," pungkasnya.
Diketahui, tujuh dari sepuluh fraksi di DPR menyetujui tak adanya ambang batas (presidential threshold) sebagai syarat untuk mengusung calon presiden pada Pemilu 2019. Sementara, pemerintah tetap konsisten presidential threshold 20 persen.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK menyebut, presidential Threshold (PT) atau ambang batas seharusnya tidak 20%.
Baca SelengkapnyaMerujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Pemilu saat ini berada pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
Baca SelengkapnyaPer hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca SelengkapnyaGanjar dan Mahfud sejak awal sudah membahas skala prioritas dari tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaIndikator Politik Indonesia merilis hasil survei simulasi pertarungan dua pasang calon presiden atau bila Pilpres 2024 berjalan ke putaran kedua.
Baca Selengkapnya