Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PAN sentil pembisik Jokowi yang tak mampu jaga wibawa presiden

PAN sentil pembisik Jokowi yang tak mampu jaga wibawa presiden sekjen PAN Eddy Soeparno. ©2017 Merdeka.com/eddysoeparno.com

Merdeka.com - Sekjen PAN Eddy Soeparno tak setuju dengan keputusan pemerintah yang mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Menurut dia, perppu ormas dikeluarkan tidak dalam kondisi kegentingan yang memaksa.

"Intinya seperti yang disampaikan ketua umum kami, bahwa sesungguhnya perppu harus dikeluarkan dalam kondisi darurat," kata Eddy saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/7).

Eddy pun menyentil pembisik Jokowi yang minta perppu itu dikeluarkan. Menurut dia, si pembisik itu tidak menjaga wibawa seorang Presiden Jokowi.

"Perppu suatu hal perlu mendapatkan persetujuan dari DPR, Pak Zul (ketum PAN) menyatakan kasihan kalau memang penasihat presiden mengeluarkan perppu, tidak jaga wibawa,"

Eddy mengingatkan, seharusnya partai pendukung wajib menjaga wibawa Presiden Jokowi. Sayang, dia tak mengungkap siapa pembisik Jokowi yang dimaksud itu.

"Padahal kita semua wajib, apalagi partai pendukung, wajib menjaga wibawa Presiden," tutup dia.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Potret Lawas Presiden SBY Berbaju Pramuka, Ada Sosok Jokowi Tertawa Lebar Disalami
Potret Lawas Presiden SBY Berbaju Pramuka, Ada Sosok Jokowi Tertawa Lebar Disalami

Potret lawas Presiden SBY saat hadir di Hari Pramuka beberapa tahun lalu sempat mencuri perhatian, terlebih ada sosok Presiden Jokowi yang menerima penghargaan.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Prabowo Dekat dengan Jokowi, Anies: Orde Baru Dulu Pemerintah Berpihak pada Satu Calon
Prabowo Dekat dengan Jokowi, Anies: Orde Baru Dulu Pemerintah Berpihak pada Satu Calon

Anies menanggapi momen kebersamaan Prabowo dengan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Beda Gaji PNS dan PNS 'Part Time', Lebih Besar Mana?
Beda Gaji PNS dan PNS 'Part Time', Lebih Besar Mana?

Mana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'

Baca Selengkapnya