PAN Minta Pemerintah Dengar Saran SBY Agar Perppu Corona Tak Langgar Konstitusi

Kamis, 9 April 2020 14:08 Reporter : Wilfridus Setu Embu
PAN Minta Pemerintah Dengar Saran SBY Agar Perppu Corona Tak Langgar Konstitusi Saleh Partaonan Daulay. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk memberikan perhatian atas yang disampaikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan negara untuk penanggulangan virus corona.

Hal ini terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19).

Dalam pernyataannya, SBY mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah meskipun dalam situasi darurat, tidak boleh 'menabrak' konstitusi. Menurut Saleh, apa yang disampaikan SBY merupakan suatu peringatan. Peringatan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil keputusan. Dalam situasi darurat seperti yang ada ini, diharapkan keputusan yang diambil tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi.

"Ini adalah salah satu tafsir yang disampaikan SBY terhadap proses politik yang terjadi dewasa ini. SBY juga memberikan saran dan masukannya kepada masyarakat dan pemerintah. Tujuannya, agar semuanya bisa bersatu padu menghadapi virus corona ini," kata dia kepada wartawan, Kamis (9/4).

Karena ini sifatnya peringatan (warning), yang dilontarkan mantan Ketua Umum Demokrat tersebut perlu untuk direnungkan semua pihak. Termasuk pengajuan keluarnya perppu yang banyak disorot SBY dalam tulisannya.

Anggota Komisi IX DPR ini menilai Perppu itu tidak mesti keluar jika pemerintah mengajukan APBN Perubahan. Soal waktu, menurutnya, APBN Perubahan juga bisa diselesaikan lebih cepat. Apalagi semua fraksi di DPR juga sangat memahami situasi yang terjadi saat ini.

"SBY sepertinya ingin menegaskan bahwa situasi darurat jangan sampai melewati mekanisme dan prosedur yang semestinya dilalui. Perlu kajian dan pendalaman terhadap setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Semangatnya agar sesuai dengan konstitusi dan aturan perundangan," urainya.

"Sebagai mantan presiden, saya kira SBY telah memiliki pengalaman yang cukup. Karena itu, kita perlu mendengar dan mempelajari apa saja yang disarankan dan diusulkan. Tidak perlu apriori apalagi merasa terganggu," tandasnya. [ray]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini