OSO sebut Moeldoko sudah pamit mundur dari Hanura
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan Jenderal (Purn) Moeldoko telah berpamitan dengannya. Ketika berpamitan, Moeldoko telah menyampaikan alasannya mundur dari Hanura.
"Sudah (pamitan). Saya sudah bicara sama dia (Moeldoko)," kata OSO di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (3/7).
Menurut OSO, Moeldoko mundur karena ingin fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Alasan tersebut juga langsung disetujui olehnya.
"Biarkan lah dia konsentrasi di KSP. Saya sudah bicara sama dia. Iya kita kan silakan, enggak ada masalah," ucapnya.
Ketua DPD RI ini memahami tugas Moeldoko sebagai KSP cukup sibuk. Belum lagi di tahun politik seperti sekarang, lanjut OSO, eks Panglima TNI itu akan terpecah fokusnya mengurus Hanura dan KSP.
"Kan di dalam suasana politik dia kan juga harus bertanggungjawab kepada partai. Tapi kalau dia terbagi dua mungkin konsentrasinya akan terpecah," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal Purnawirawan TNI Moeldoko mengungkapkan alasannya mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.
"Ya saya ingin berfokus kepada tugas-tugas yang saya hadapi sekarang," ujar Moeldoko.
Tugas yang dimaksud yakni sebagai KSP. Moeldoko tidak ingin fokus pekerjaannya terbagi.
"Biar nanti tidak terbebani yang lain-lain. Ya itu saja alasan saya," tuturnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber : Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyebut Satpol PP secara organisasi belum mendapatkan posisi yang jelas seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaSebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaTKN menilai sulit mencari sosok yang sepadan untuk menggantikan Prabowo menjadi Menhan
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca Selengkapnyaokowi menyebut permasalahan arus mudik di Merak sudah ada solusinya.
Baca SelengkapnyaIni kali pertama Moeldoko bertemu dan bersalaman dengan AHY, usai konflik di Partai Demokrat.
Baca Selengkapnya