Ogah komentar, Gamawan sebut 10,4 juta DPT bermasalah urusan KPU
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi enggan berkomentar mengenai 10,4 juta DPT bermasalah. Bahkan dia telah mengembalikan lagi persoalan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Sudah selesailah. Itu (DPT bermasalah) jangan tanya saya, itu urusan KPU," ujar Gamawan usai acara 'Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati, Wali Kota dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota' di Badan Diklat Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (11/11) siang.
Sementara itu, sebagian partai politik menganggap masalah itu akibat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri tidak seratus persen valid. Bahkan, anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Abdul Malik Haramain berpendapat, awal permasalahan DPT ini berasal dari Kemendagri.
"Kemendagri menyerahkan data potensial pemilih/DP 4 yang 190-an juta. Belum tentu data 190 juta itu juga 100 persen valid. Menurut saya yang paling valid DPSHP yang merupakan hasil pemutakhiran DP 4," ujarnya.
Beberapa hari yang lalu, KPU akhirnya menetapkan DPT pada Pemilu 2014 sebanyak 186.612.255 pemilih. DPT sebanyak itu terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan. Sementara DPT yang bermasalah itu akan diselesaikan sebelum Pemilu 2014.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaKedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaGaji seluruh karyawan PT DI untuk bulan November 2023, baru dibayar rata sebesar Rp1 juta.
Baca SelengkapnyaAksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca SelengkapnyaDewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.
Baca Selengkapnya