Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ogah komentar, Gamawan sebut 10,4 juta DPT bermasalah urusan KPU

Ogah komentar, Gamawan sebut 10,4 juta DPT bermasalah urusan KPU KPUD jemput bola perbaiki DPT pemilu 2014. ©2013 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi enggan berkomentar mengenai 10,4 juta DPT bermasalah. Bahkan dia telah mengembalikan lagi persoalan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sudah selesailah. Itu (DPT bermasalah) jangan tanya saya, itu urusan KPU," ujar Gamawan usai acara 'Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati, Wali Kota dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota' di Badan Diklat Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (11/11) siang.

Sementara itu, sebagian partai politik menganggap masalah itu akibat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri tidak seratus persen valid. Bahkan, anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Abdul Malik Haramain berpendapat, awal permasalahan DPT ini berasal dari Kemendagri.

"Kemendagri menyerahkan data potensial pemilih/DP 4 yang 190-an juta. Belum tentu data 190 juta itu juga 100 persen valid. Menurut saya yang paling valid DPSHP yang merupakan hasil pemutakhiran DP 4," ujarnya.

Beberapa hari yang lalu, KPU akhirnya menetapkan DPT pada Pemilu 2014 sebanyak 186.612.255 pemilih. DPT sebanyak itu terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan. Sementara DPT yang bermasalah itu akan diselesaikan sebelum Pemilu 2014.

(mdk/mtf)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.

Baca Selengkapnya
5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Gaji Karyawan Bulan November Dicicil, Dirut PT DI Ungkap Kondisi Perusahaan Sebenarnya
Gaji Karyawan Bulan November Dicicil, Dirut PT DI Ungkap Kondisi Perusahaan Sebenarnya

Gaji seluruh karyawan PT DI untuk bulan November 2023, baru dibayar rata sebesar Rp1 juta.

Baca Selengkapnya
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang

Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.

Baca Selengkapnya
KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok
KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok

Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.

Baca Selengkapnya
Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta
Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya