Merdeka.com - RUU Pilkada masih dikaji oleh DPR dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, anggota Panja RUU Pilkada Nurul Arifin setuju dengan Pilkada tak langsung, artinya pilihan rakyat bakal diwakili oleh anggota DPRD.

Menurut Nurul, Pilkada tak langsung mampu menghemat anggaran negara adalah alasan yang masuk akal. "Sebetulnya alasannya (penghematan) reasonable ya. Negara ini kan sudah prihatin. Bahwa pemasukan kas ke negara itu cenderung menurun," kata Nurul kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9).

Wasekjen Golkar itu menambahkan, jika menelisik banyaknya pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur dan bupati/walikota, tidak sedikit uang negara yang digunakan untuk penyelenggaraan pilkada tersebut. Namun bila pilkada dipilih DPRD, tegas dia, negara dapat menghemat puluhan triliun rupiah.

"Kalau dilihat dari anggaran pilkada, yang bisa dihemat sebesar Rp 41 triliun. Ini angka fantastis. Itupun dengan perhitungan jika satu provinsi menggunakan Rp 500 miliar untuk anggaran pilkadanya," jelas Nurul.

"Kita bisa ambil contoh, Jawa Timur habiskan Rp 1,3 triliun untuk pilkada. Average yang bisa kita hemat Rp 41 triliun," imbuhnya.

Seperti diketahui, pembahasan RUU Pilkada di DPR berjalan sangat alot. Sebab ada dua opsi yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap RUU Pilkada tersebut.

Opsi pertama diusung oleh partai yang tergabung pendukung Prabowo-Hatta dalam Koalisi Merah Putih agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Mereka ingin menyapu bersih dan memenangkan kepala daerah di tiap wilayah seluruh Indonesia.

Sedangkan opsi kedua adalah partai-partai pendukung Jokowi-JK seperti PDIP, PKB dan Partai Hanura. Mereka ingin agar pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat seperti pilkada-pilkada yang berjalan selama ini.