Nurul sebut Pilkada tak langsung hemat uang negara Rp 41 triliun
Merdeka.com - RUU Pilkada masih dikaji oleh DPR dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, anggota Panja RUU Pilkada Nurul Arifin setuju dengan Pilkada tak langsung, artinya pilihan rakyat bakal diwakili oleh anggota DPRD.
Menurut Nurul, Pilkada tak langsung mampu menghemat anggaran negara adalah alasan yang masuk akal. "Sebetulnya alasannya (penghematan) reasonable ya. Negara ini kan sudah prihatin. Bahwa pemasukan kas ke negara itu cenderung menurun," kata Nurul kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9).
Wasekjen Golkar itu menambahkan, jika menelisik banyaknya pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur dan bupati/walikota, tidak sedikit uang negara yang digunakan untuk penyelenggaraan pilkada tersebut. Namun bila pilkada dipilih DPRD, tegas dia, negara dapat menghemat puluhan triliun rupiah.
"Kalau dilihat dari anggaran pilkada, yang bisa dihemat sebesar Rp 41 triliun. Ini angka fantastis. Itupun dengan perhitungan jika satu provinsi menggunakan Rp 500 miliar untuk anggaran pilkadanya," jelas Nurul.
"Kita bisa ambil contoh, Jawa Timur habiskan Rp 1,3 triliun untuk pilkada. Average yang bisa kita hemat Rp 41 triliun," imbuhnya.
Seperti diketahui, pembahasan RUU Pilkada di DPR berjalan sangat alot. Sebab ada dua opsi yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap RUU Pilkada tersebut.
Opsi pertama diusung oleh partai yang tergabung pendukung Prabowo-Hatta dalam Koalisi Merah Putih agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Mereka ingin menyapu bersih dan memenangkan kepala daerah di tiap wilayah seluruh Indonesia.
Sedangkan opsi kedua adalah partai-partai pendukung Jokowi-JK seperti PDIP, PKB dan Partai Hanura. Mereka ingin agar pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat seperti pilkada-pilkada yang berjalan selama ini.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya
Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaProduksi Uang Palsu Mencapai Rp100 Juta di Bekasi, Sepasang Kekasih Diringkus Polisi
Sepasang kekasih itu sudah menjual sekitar Rp100 juta uang palsu
Baca SelengkapnyaCurhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hati-Hati, Mencoret Uang Rupiah Bisa Kena Denda Rp1 Miliar Hingga Pidana Penjara
Perusakan terhadap Rupiah bisa berujung ancaman pidana.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaTotal Utang Semua Negara di Dunia Capai Rekor Tertinggi, Nilainya Tembus Rp4 Juta Triliun
Sekitar 55 persen dari kenaikan ini berasal dari negara-negara maju, terutama didorong oleh AS, Prancis, dan Jerman.
Baca SelengkapnyaPerludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaDiduga Korupsi Rp6,2 Miliar, Kepala Dinas Perkim Rokan Hulu Ditahan
Herry ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Riau, Rabu, 9 Januari 2024.
Baca Selengkapnya