Merdeka.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menyampaikan netralitas prajurit dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu sangat penting. Netralitas akan tetap terjaga tergantung dari atasan atau pemimpinnya.

Dia menegaskan di dalam aturan, netralitas telah diatur dengan terang dan jelas. Hal ini diungkapkan Moeldoko saat menjadi pembicara kunci dalam seminar P8 bertema "Netralitas Aparat dalam Pilkada dan Pemilu" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (5/7).

"Netralitas TNI itu tergantung pada pemimpinnya. Di situlah kalau pemimpinnya tidak netral maka kasihan juga bawahannya jadi bingung. Untuk itulah perlu dijaga niat baiknya para pemimpin itu untuk membawa prajuritnya agar tetap pada posisi yang pas dan netral," jelasnya.

Dia juga mempertanyakan sumber munculnya isu soal tidak netralnya TNI maupun Polri dalam penyelenggaraan Pilkada serentak pekan lalu. Dia mengatakan jangan sampai ada pihak yang menuduh karena para prajurit akan terkena dampaknya. Padahal mereka punya tugas berat di lapangan.

"Isu itu sebenarnya dari mana sih? Dari dalam atau luar? Menurut saya, harus dibedakan antara mengingatkan atau menuduh. Jadi kalau mengingatkan boleh siapa pun. Tapi kalau menuduh, buru-buru menyebut aparat tidak netral ya kasihan aparat di lapangan yang sudah punya niat baik untuk menjalankan tugasnya dengan aturan-aturan yang sangat ketat," tegasnya.

Masyarakat, lanjutnya, perlu melihat kembali sejarah TNI saat ini setelah reformasi dan sebelum reformasi. Ini perlu untuk melihat netralitas aparat di lapangan.

"Jadi kalau itu dilihat pada posisi mana TNI-Polri tidak netral maka itu membawa keyakinan pada masyarakat luas bahwa secara sejarah posisi TNI ini sudah menghadapi perkembangan yang luar biasa. Ini harus menjadi fakta sejarah bahwa peran-peran itu sudah dijalankan dengan baik," tandasnya.