Moeldoko: Jangan coba-coba angkat isu SARA dalam Pilkada
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko mengingatkan kepada para pasangan calon maupun tim pemenangannya agar tidak mengangkat isu berbau Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA) dalam ajang Pilkada Serentak 2018.
"Siapa pun dia, harus ingat itu. Jangan coba-coba mengangkat isu SARA dan identitas apapun. Bahwa hal-hal semacam itu jangan diangkat untuk menjadi sebuah instrumen yang pada akhirnya seolah-olah itu menarik untuk diangkat. Apalagi nanti akan membenturkan sesuatu," tegas Moeldoko di gedung Bina Graha, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/6).
Menurut Moeldoko, isu SARA dalam ajang Pilkada berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada siapapun termasuk tokoh-tokoh politik untuk menghindari isu SARA khususnya saat berlangsungnya Pilkada Serentak.
"Janganlah itu digunakan. Karena, begitu kita memasuki area itu, maka sesungguhnya itu nanti pada akhirnya akan memukul dirinya sendiri. Untuk itu saya ingin berpesan agar masing-masing memiliki sifat negarawan yang bijaksana," kata Moeldoko.
Reporter: Hanz SalimSumber: Liputan6.com
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengenakan kaos putih dan sarungan saat memantau sembari sesekali melambaikan tangannya menyapa masyarakat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Maruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil menilai Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru
Baca SelengkapnyaMoeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaUsaha ini bakal tidak mudah karena kedua wilayah itu merupakan basis pemilih Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaLuas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca Selengkapnya