MK tegaskan pembuat Undang-Undang tak bisa uji materi

Rabu, 2 Agustus 2017 16:42 Reporter : Yunita Amalia
MK tegaskan pembuat Undang-Undang tak bisa uji materi Gedung Mahkamah Konstitusi. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, mengatakan, pihak yang terlibat dalam pembahasan undang-undang tidak memiliki keabsahan hukum sebagai pemohon uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan sesaat utusan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan dan Didi Irawadi menyambangi MK guna berkonsultasi perihal mekanisme pengajuan uji materi.

"Legal standing pasti diperhatikan seksama oleh majelis hakim, terlebih kalau pemohon adalah pengurus partai politik yang punya wakil di parlemen ikut menyusun undang-undang," ujar juru bicara MK, Fajar Laksono, Rabu (2/6).

Dia merujuk pada satu kasus dengan pemohon dari kepala departemen advokasi HAM DPP PPP yang mengajukan uji materi mengenai partai politik. Saat itu, imbuhnya, majelis hakim konstitusi memutus legal standing terhadap partai politik yang terlibat dalam pembahasan undang-undang tidak diberikan.

Kendati demikian, Fajar menjelaskan, legal standing atau keabsahan hukum bagi pemohon tidak serta merta dinilai pada saat awal pengajuan. Menurutnya, pemohon uji materi undang-undang akan diperhatikan secara seksama, dan dilihat kerugian konstitusionalnya yang dialami pemohon.

"Saya tidak bisa memastikan bahwa mereka betul-betul tidak memiliki legal standing. Tergantung pada kasus, tergantung pada bagaimana mereka menguraikan kerugian konstitusionalnya dalam permohonan itu," tukasnya.

Seperti diketahui, pasca rancangan undang-undang pemilu yang disahkan oleh DPR, Kamis (20/6), sejumlah fraksi melakukan aksi mundur dari pembahasan. Dari 10 fraksi di DPR, 4 fraksi menolak pengesahan RUU Pemilu yakni; PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS.

Dalam pembahasan RUU Pemilu, keempatnya memilih paket B yang isinya 0 persen terhadap ambang batas pencalonan presiden, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10, dan konversi suara menggunakan kuota hare.

Sementara isu krusial di paket A di antaranya ambang batas pencalonan presiden 20 sampai 25 persen, Parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka alokasi kursi per Dapil 3 sampai 10, dan konversi suara menggunakan saint lague murni, dalam paket ini terdiri atas pemerintah dan didukung enam partai pendukung. [rnd]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini