Minta Jokowi jelaskan soal Kapolri, KMP sebut cuma ikut arus PDIP

Merdeka.com - Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat dengan Fraksi PDI Perjuangan yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan ke DPR perihal pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

KMP dan PDIP heran dengan surat yang diajukan Jokowi ke DPR yang berisi pembatalan Budi Gunawan sebagai Kapolri karena yang bersangkutan menyandang status tersangka. Padahal, mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu sudah bebas dari status tersangka lewat putusan hakim tunggal Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi.

"Aspirasi ini bukan dari pihak KMP tapi justru dari PDIP. Kami cuma ikuti arus secara bersama-sama, kebetulan ada penilaian yang sama soal ini. Yang lebih proaktif mereka (PDIP)" kata Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin saat konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3).

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, KMP bukan bermaksud tidak mendukung Komjen Pol Badrodin Haiti yang telah dipilih Jokowi sebagai calon Kapolri menggantikan Budi Gunawan. Melainkan, hanya ingin minta penjelasan dari Jokowi soal surat yang dikirim ke DPR yang menurut mereka tak sesuai prosedur.

"Kami nggak ada masalah soal Badrodin. Kita akan dukung Badrodin tapi kita minta dikembalikan surat dari Presiden untuk dikoreksi karena BG di surat itu statusnya masih tersangka padahal BG sudah bebas dari status tersangka," katanya.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna kemarin, dua anggota DPR dari PDIP yakni Masinton Pasaribu dan Henry Yosodiningrat melakukan interupsi mendesak pimpinan DPR untuk meminta Presiden Jokowi memberikan penjelasan soal pembatalan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Permintaan dari politikus PDIP ini tidak biasa mengingat partai nasionalis itu sejak awal adalah pengusung dan pendukung pemerintahan Jokowi-JK.