Menkum HAM Yasonna batal hadiri rapat kerja bareng Komisi III DPR
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly batal menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR. Rapat itu direncanakan membahas revisi Peraturan PP nomor 99 tahun 2012 yang mengatur syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk terpidana korupsi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sekretariat Komisi III DPR menyebutkan Yasonna mengirimkan surat pemberitahuan atas ketidakhadirannya.
"Menkum HAM sudah mengirim surat ke sekretariat Komisi III DPR, tidak dapat hadir dalam rapat kerja dalam membahas perkembangan isu terkini," kata salah satu staf komisi III yang enggan disebutkan namanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/3).
Staf komisi III itu menyebutkan Menkum HAM tidak menjelaskan alasan ketidakhadirannya. Namun, Yasonna meminta ada penjadwalan ulang rapat kerja itu.
"Dalam surat itu Menteri Yasonna juga meminta agar Raker dapat di jadwal ulang, pada pekan depan," tambahnya.
Sebelumnya diketahui, Anggota Komisi III DPR Patrice Rio Capella berharap Menkum HAM hadir dalam rapat kerja tersebut. Hal itu agar Yasonna dapat memberikan penjelasan terkait isu pelonggaran remisi untuk narapidana koruptor.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dinyatakan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP terkait pencalonan Gibran
Baca SelengkapnyaAHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaMeutya Hafid dipastikan kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPotret kompak jenderal TNI-Polri kakak beradik sama-sama ikuti rapat.
Baca SelengkapnyaHasyim kali ini dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik pelecehan seksual.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaSoal hak angket, Ganjar menyerahkan masalah itu ke partai politik dan anggota DPR RI.
Baca Selengkapnya