Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri acara deklarasi dukungan sopir angkutan kota se-Tangerang Raya kepada Jokowi-Ma'ruf. Deklarasi dilakukan di Jalan Hos Cokroaminoto, kecamatan Ciledug, kota Tangerang.

Budi yang mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam langsung dikerubungi puluhan sopir angkot berkaos dengan tulisan 'Jokowi-Amin Indonesia Maju'. Dia terlihat menanyakan keluh kesah para sopir.

"Saya apresiasi (dukungan paslon 01 oleh sopir angkot)," kata Budi di lokasi, Sabtu (26/1).

Dia juga berpesan agar para sopir mengutamakan keselamatan diri dan penumpang dengan tidak memainkan ponsel sambil berkendara.

"nomor satu itu keselamatan, bahaya main HP saat berkendara, baca Whatsapp, balas sms itu jangan," ujarnya.

Menurut Budi, angkutan kota harus tetap eksis dalam melayani masyarakat. Tapi, kata dia, para sopir harus tertib berlalulintas.

"Angkot harus eksis, kalau mau eksis harus tertib lalu lintas. Kalau ada rambu lalu lintas taati. Adanya marka jalan, tanda rambu lalu lintas harus dipenuhi," imbuhnya.

Selain itu, Budi juga memberikan kesempatan para sopir angkutan kota membuat SIM gratis bagi 30 sopir yang hadir.

Sopir curhat sepi penumpang

Para sopir angkutan kota rute Tangerang-Jakarta Selatan ini mengeluhkan sepinya penumpang pada trayek mereka. Salah satu penyebabnya adalah beroperasinya Bus Transjakarta Koridor 13 Ciledug-Kapten Tendean.

Marsono, seorang perwakilan pengemudi angkot 01 Ciledug-Kebayoran Lama mengaku kondisinya makin parah dengan adanya perluasan rute koridor tersebut. Rute sebelumnya hanya sampai Puribeta meluas hingga ke Ciledug.

"Kami minta Bus way cukup sampai Puribeta saja, enggak usah sampai Ciledug. Karena itu (TransJakarta) angkot kami sepi. Tolong Pak Menteri kembalikan seperti awal hanya sampai Puribeta. Karena sebenarnya sejak ada Busway kami sepi," ucapnya.

Mendengarkan keluhan itu, Menhub mengaku akan melakukan diskusi terlebih dulu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena menurut Budi, perluasan rute Bus Transjakarta ini menjadi kewenangan Pemda DKI.

"Baik Pak Marsono, hal itu nanti kami sampaikan ke Pemda DKI. Karena TransJakarta ini menjadi kewenangan pemerintah DKI," jelas dia.

Para sopir juga berharap tak ada lagi razia ilegal yang dilakukan Dinas Perhubungan Jakarta Selatan di kolong tol Ciledug.

"Kami minta ketegasan Dishub, jangan main asal razia. Kami sering kena razia tidak jelas di kolong tol Ciledug. Pak Menteri Perhubungan yang paling tinggi harus bisa menertibkan petugas ini," ucap dia.