Mendagri: Satpol PP Dilarang Kampanye, Menjelaskan Keberhasilan Pemerintah Boleh
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersikap netral dalam Pemilu 2019. Dia melarang Satpol PP untuk ikut mengkampanyekan salah satu peserta pemilu.
"Tugas Satpol PP Anda harus netral, enggak boleh ikut kampanye pilih nomor sekian enggak boleh. Menjelaskan program pemerintah yang berhasil boleh," ujar Tjahjo saat membuka rakornas yang dihadiri Kasatpol PP se-Indonesia di Hotel Media Tower Jakarta Pusat, Rabu (5/12).
Tjahjo menegaskan Satpol PP wajib menjelaskan capaian program pemerintah. Kasatpol PP, kata dia, diperbolehkan menyampaikan keberhasilan program Nawa Cita Presiden Jokowi yang berhasil.
"Kita sampai tanggal 19 oktober menyampaikan apa program Nawa cita yang berhasil, pembangunan infratruktur yang berhasil, boleh. Tegak lurus pegawai negeri itu, mulai presiden sampai kepala desa kepala kelurahan," ucapnya.
Mantan Sekjen PDIP itu meminta agar Satpol PP turut membantu pemerintah meningkatkan angka partisipasi masyarakat di pemilu. Namun, dia mengimbau agar Satpol PP terlebih dahulu memahami aturan KPU dengan baik.
"Urusan kampanye ada rambu-rambunya. Maka Satpol PP pegang aturan PKPU itu. Pegang UU dengan baik. Pegang jadwal kampanye yang ada, hadir di tengah-tengah masyarakat," kata Tjahjo.
Reporter: Lisza Egeham
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaHasto menilai, Ganjar berupaya menyempurnakan segala program baik yang dicanangkan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca SelengkapnyaSementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.
Baca SelengkapnyaSebanyak 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) Jokowi tetap dilanjutkan meski Oktober tahun ini jabatannya berakhir.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengaku banyak program Jokowi yang sangat baik untuk kemajuan Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca Selengkapnya