Mendagri heran presidential threshold masih diributkan

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjawab kritik Ketua Umum Prabowo Subianto dan partai politik lain yang tidak puas dengan keputusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20-25 persen. Dia heran lantaran persoalan ini masih saja diributkan.

Senada dengan Presiden Joko Widodo, Mendagri Tjahjo juga menyebut bahwa ketentuan ini tidak pernah dipersoalkan di pemilu-pemilu sebelumnya.

"Sudah dua periode, dua tahapan pilpres, diikuti enggak ada yang protes. Kok sekarang dibahas, kenapa? Padahal di DPR sudah diputuskan," kata Tjahjo saat ditemui di acara Festival Pesona Budaya Borneo 2017 di Halaman Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur (29/7).

Tjahjo menegaskan sikap pemerintah mempersilakan pihak yang tidak puas dengan hal ini agar menempuh mekanisme Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK). "Bahkan sudah bagian dari menyepakati apa pun yang diputuskan oleh DPR. Kalau enggak puas ada ke MK silakan," terang Tjahjo.

Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik keras presidential threshold 20-25 persen yang telah disahkan menjadi undang-undang Pemilu. Dia menyebutkan, itu sebagai lelucon politik yang menipu rakyat.

Hal ini disampaikan Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY yang terletak di Kawasan Cikeas, Jawa Barat, Kamis (27/9) malam.

"Presidential threshold 20 persen itu lelucon politik yang menipu rakyat," kata Prabowo.

Dalam pengesahan Undang-undang Pemilu itu, Partai Gerindra memilih walkout. Prabowo mengaku, itu merupakan perintahnya langsung kepada kader partainya di DPR. Alasannya, dia tak ingin menjadi bahan tertawaan rakyat.

"Undang-undang Pemilu baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR RI. Yang kita tidak ikut bertanggungjawab. Karena kita tidak mau diketawakan sejarah," tegasnya.