Manuver Partai Nonparlemen Jelang Pilpres 2024

Merdeka.com - Sebanyak tujuh sekretaris jenderal (sekjen) partai politik nonparlemen bertemu untuk membicarakan persiapan verifikasi partai calon peserta Pemilu 2024. Di mana tahapannya dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang. Tujuh parpol nonparlemen itu, yakni Partai Berkarya, PBB, Hanura, Garuda, PSI, Perindo, dan PKP.

Sekjen DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mengatakan, pertemuan tujuh partai nonparlemen ini diselenggarakan pada Kamis (9/6) malam. Pada pemilu 2019 silam, ketujuh parpol meraup suara 13 juta atau 9 persen suara nasional sepakat bersama untuk mempermudah verifikasi ke depan.

"Hal ini bila dibutuhkan. Kita akan komunikasikan ke Ketum masing-masing untuk tidak lanjutnya, termasuk rutinitas pertemuan jelang tahapan verifikasi dan pemilu ke depan," katanya di Jakarta, Jumat (10/6).

Dia menerangkan mendorong dan sepakat sepenuhnya atas langkah-langkah kebersamaan ini.

"Insya Allah kita usaha dan saling mendoakan untuk lolos jadi peserta Pemilu 2024 dan masing-masing punya kursi di DPR dan DPRD," ucapnya.

Berita Pilpres 2024 di Liputan6.com

Biar Tidak Jadi Penonton

Terkait pertemuan ketujuh partai tersebut, Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam menilai, ketujuh partai nonparlemen tengah berupaya memiliki posisi saat Pilpres 2024 mendatang. Alasannya karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengusung calon presiden ataupun calon wakil presiden.

“Kalau mereka berdiri sendiri-sendiri maka enggak akan ada bargaining, untuk itu mereka bergabung sehingga bisa bernegosiasi dengan pasangan capres cawapres,” ungkapnya kepada merdeka.com.

Saat mendapatkan kepercayaan dari pasangan capres cawapres, dia menduga, nantinya mereka akan bernegosiasi untuk mendapatkan konsesi politik jika menang. Jika tidak mendapatkan kepercayaan, maka ketujuh parpol tersebut hanya akan gigit jari di Pilpres 2024 mendatang.

“Kalau mereka enggak bergabung, pasti jadi penonton. Kalau bergabung bisa dinegosiasikan dengan capres yang maju. Sehingga akan punya bargaining politik, setelah itu terjadi negosiasi politik. Pasti parpol punya konsesi politik jika capresnya menang,” jelasnya.

Jaga Eksistensi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, upaya ketujuh partai nonparlemen ini hanya untuk mengobati keputusasaan karena tidak bisa berpartisipasi di Pilpres 2024. Sehingga pertemuan ketujuh sekjen untuk membangun semangat di internal partai.

“Ini bentuk mengobati rasa karena enggak dilibatkan (dalam koalisi Pilpres), kepercayaan diri mereka enggak tumbuh, yaudah akhirnya bangun blok sendiri nonparlemen. Mereka harus ada mainan biar enggak merasa dikucilkan,” terangnya.

Jika nantinya partai nonparlemen membentuk koalisi, dia menambahkan, hanya untuk membangun eksistensi. Karena pada akhirnya upaya mereka untuk dapat mengusung calon di Pilpres 2024, terkendala ambang batas presidential threshold sebesar 20 persen.

“Mereka ingin menunjukkan eksistensi. Kami juga punya power. Tetapi mereka ibaratnya ’amplop kosong’, ya begitu aja. hanya untuk eksistensi tapi enggak punya rute dan pesawatnya. Jadi cuman ikut jadi pertimbangan untuk meramaikan, walaupun tidak menjadi pengusung,” tutup Pangi.

Untuk diketahui, pada Pemilu 2019 silam, Partai Perindo berhasil memperoleh 3.738.320 suara (2,67%), Partai Berkarya 2.929.495 (2,09%), PSI 2.650.361 (1,89%), Hanura 2.161.507 (1,54%), PBB 1.099.848 (0,79%), Partai Garuda 702.536 (0,50%) dan PKPI 312.775 (0,22%).