Mampukah JK damaikan Najib dan Anwar Ibrahim?

Merdeka.com - Barisan Nasional (koalisi pemerintah) yang dipimpin Perdana Menteri Najib Razak berhasil memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) Malaysia, dengan meraup 133 kursi dari 222 kursi parlemen. Dengan demikian rezim Nazib berhasil mengkandaskan cita-cita kubu oposisi yang dipimpin Anwar Ibrahim untuk berkuasa.

Meski Pemilu telah selesai, bukan berarti tensi politik di negeri koloni Inggris itu langsung dingin. Sebab, yang terjadi justru sebaliknya.

Kubu oposisi yang dipimpin Anwar Ibrahim tak terima dengan kemenangan Barisan Nasional. Anwar bahkan menuding telah terjadi kecurangan secara besar-besaran dalam Pemilu Malaysia.

Tak hanya itu, tawaran berdamai yang diajukan Perdana Menteri Najib Razak ditolak mentah-mentah oleh Anwar. Kondisi ini rupanya menjadi perhatian dari mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla .

Kalla bahkan mendorong dua elite politik negeri jiran itu untuk berdamai. Kalla berharap Anwar Ibrahim menyambut tawaran damai dari Perdana Menteri Najib Razak.

"Sebenarnya demokrasi itu mesti begitu. Selesai pemilu kita harus rekonsiliasi lagi," kata Kalla kepada sejumlah wartawan asal Indonesia di Hotel Sheraton, Ibu Kota Kuala Lumpur, Senin (6/5).

Kalla menolak mengomentari tuduhan Anwar soal kecurangan besar-besaran dalam Pemilu yang dilakukan oleh Najib. Sebagai orang asing, Kalla mengaku harus menghormati pilihan rakyat Malaysia.

Kalla yakin rekonsiliasi antara Anwar dan Najib masih mungkin terjadi. Dia mengaku tidak bisa membandingkan mana lebih baik di antara kedua tokoh itu.

"Dua-duanya sama baik." Meski demikian, Kalla membantah ingin menengahi perseteruan antara Anwar dan Najib.

Bicara soal konflik dan perdamaian, nama Jusuf Kalla memang tak asing lagi. Kalla dikenal menjadi tokoh yang memprakarsai perdamaian di Poso pada 2001. Kalla yang saat itu menjabat sebagai Menkokesra berhasil mendamaikan konflik antara dua umat agama dengan sebuah perjanjian damai yang dikenal sebagai perjanjian Malino.

Tak hanya itu, dulu saat RI berseteru dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI mencetuskan perundingan damai antara kedua pihak.

Alhasil, perundingan yang digelar di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 lalu itu membuahkan hasil perjanjian damai antara kedua belah pihak. MoU Helsinki itu mengakhiri konflik antara Aceh dengan Jakarta selama hampir 30 tahun.

Akibat catatan emasnya tersebut, Kalla kerap kali diundang ke acara internasional yang membahas soal penyelesaian konflik. Usai tak lagi menjabat di pemerintahan, Kalla yang kini aktif menjadi Ketua PMI tetap berusaha mendamaikan pihak yang tengah berseteru.

Salah satu contohnya, belum lama ini Kalla berupaya membantu penyelesaian konflik Rohingya. Bersama mantan juru runding Perundingan Helsinski Hamid Awaluddin, Dubes RI untuk Myanmar S Sumarsono, dan Asisten Sekjen OKI Atta Abdul Mannan, serta Presiden Bulan Sabit Merah Qatar Mohamed Ghanim Al-Maadheed, Kalla menemui Presiden Myanmar, U Thein Sein di Istana Kepresidenan Myanmar di Nay Pyi Taw, Sabtu (10/8) lalu.

Dalam pertemuan itu, Kalla meminta pemerintah Myanmar segera mengakhiri konflik. "Karena itu kita mengingatkan kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik komunal ini sebelum mengarah ke konflik agama," kata Jusuf Kalla .

Presiden Myanmar U Thein Sein mengapresiasi upaya Kalla dalam membantu penyelesaian konflik Rohingya. Pemerintah Myanmar mempersilakan PMI melihat langsung kondisi yang terjadi di Provinsi Rakhine tersebut.

Lantas mampukah Kalla mendamaikan Najib dan Anwar Ibrahim? (mdk/dan)