Mahyudin: Sebagian besar kader Golkar solid tak inginkan Munaslub

Merdeka.com - Nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ikut terseret dalam pusaran megakorupsi e-KTP. Setnov disebut mendesain proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut bersama pemberi suap proyek e-KTP Andi Narogong atau Andi Agustinus. Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) meminta DPP partai untuk menggelar munaslub andai Setnov ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin mengatakan, permintaan Munaslub untuk mengganti Setnov hanya disampaikan segelintir kader muda. Menurutnya, mayoritas anggota GMPG tidak menginginkan adanya Munaslub.

"Ya itu biasa‎, ada aspirasi di beberapa orang dari yang mengatasnamakan pemuda Partai Golkar, tapi pemuda Partai Golkar kan banyak, mayoritas sih tidak ada yang bersuara seperti itu," kata Mahyudin di acara syukuran ulang tahun Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Jalan Cipinang Cimpedak 2, Jakarta Timur, Minggu (26/3).

Mahyudin mengklim sebagian besar kader Golkar solid tidak menginginkan digelarnya Munaslub. Untuk itu, kata dia, permintaan dari GMPG ini hanya dinamika biasa dan wajar.

"Kalau menurut aturan sendiri, rasanya mayoritas kader Golkar solid tidak ada yang menginginkan untuk munaslub tersebut. Apalagi kita kan Golkar biasa aja jatuh bangun tuh, dinamika Partai Golkar," tegasnya.

Wakil Ketua MPR ini mencontohkan kasus e-KTP dengan kasus Kasus Penyalahgunaan Dana Nonbujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar yang menyeret mantan Ketum Partai Golkar Akbar Tanjung. Saat Akbar ditetapkan sebagai terdakwa kasus Bulog Gate, sebagian besar kader tidak meminta DPP untuk menggelar Munaslub.

"Dulu juga zaman Pak Akbar Tanjung kita pernah mengalami yang segini, bahkan lebih parah saya kira ya. Waktu itu kasus Bulog Gate, Pak Akbar sempat masuk tahanan, sempat didakwa bersalah, dulu tidak ada tuh kita berpikir munaslub," tandas Mahyudin.

Apalagi, dugaan keterlibatan Setnov dalam kasus e-KTP belum terbukti di persidangan. Oleh karenanya, wacana munaslub untuk menggantikan Setnov masih terlalu jauh.

"Apalagi sekarang kan masih jauh lah, untuk munaslub itu kan harus ada sebab, ada syarat, sebabnya belum memadai, syaratnya tidak terpenuhi, jadi tidak mungkin ada munaslub," pungkasnya. (mdk/lia)