Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung maraknya politik uang yang selalu menghiasi tatanan perpolitikan Indonesia. Menurutnya, saat ini bahkan politik uang mengalir ke pimpinan partai.

Merespons itu, Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate menegaskan NasDem bakal pecat kader yang melakukan hal itu. Dia mengatakan, bahwa NasDem partai politik tanpa mahar.

"Kalau itu dilakukan dan ketahuan, yang pertama dipecat pasti. Kan sampai saat ini itu tidak terjadi. Yang ada adalah biaya politik harus pasang billboard, baliho, dikerjakan bersama sama," kata Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

Dia menambahkan, partainya mengawasi proses rekrutmen di tingkat eksekutif dan legislatif dengan pakta integritas. Dia bilang, NasDem punya komitmen kuat untuk menerjemahkan dan meningkatkan kualitas demokrasi.

"Yang salah satu biaya politik yang paling besar adalah mahar politik. Kalau itu bisa dipangkas maka yang ada adalah biaya politik lainnya yang memang dibutuhkan sosialisasi, dan seterusnya," ucap Johnny.

Demokrasi Kebablasan

Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung maraknya politik uang yang selalu menghiasi tatanan perpolitikan Indonesia. Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara di Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia, di Hotel Paragon, Jakarta.

Menurut dia, di era Orde Baru peran DPRD hanya dianggap alat pembenar pemerintahan pusat kala itu. Sehingga diubah pada awal era reformasi, yang bisa minta pertanggungjawaban dan memberhentikan kepala daerah di tengah jalan, sebagaimana UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

"Tetapi demokrasi kemudian dianggap kebablasan. Karena kemudian dalam praktiknya, Ketua atau Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, maka pada awal-awal reformasi itu setiap ada Kepala Daerah mulai muncul money politics," kata Mahfud di lokasi, Senin (24/2).