Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lukman Edy Ibaratkan Jabatan Direktur Eksekutif Seperti Karyawan DPP PKB

Lukman Edy Ibaratkan Jabatan Direktur Eksekutif Seperti Karyawan DPP PKB Lukman Edy. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mempertanyakan maksud pergantian posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) menjadi Direktur Eksekutif dalam susunan kepengurusan PKB. Sebab, kata dia, penghilangan itu masih menuai pro dan kontra.

"Perubahan PKB seperti ini pasti menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang kontra dan tidak setuju, ingin mendapatkan penjelasan lebih terperinci filosofis dan implikasinya, mari kita diskusikan secara mendalam. Saya menyediakan waktu untuk itu," kata Lukman pada wartawan, Kamis (22/8).

Lukman menjelaskan, posisi direktur eksekutif adalah posisi tertinggi di antara kader-kader PKB lainnya serta bertugas menjalankan partai dengan baik. Namun, kader yang berada posisi itu kapanpun bisa dipecat oleh Cak Imin yang menjabat sebagai ketua umum.

"Dalam konsepnya direktur eksekutif, pastilah adalah posisi tertinggi bagi karyawan DPP PKB. Ia nya ditunjuk dan digaji oleh DPP dan sewaktu waktu bisa diberhentikan dan diganti oleh Ketua Umum. Direktur eksekutif adalah Karyawan DPP," ungkapnya.

Kendati demikian, pada dasarnya Lukman menilai penghilangan posisi sekjen sudah sesuai dengan AD/ART. Hal itu, lanjutnya, senada dengan konsep mandatoris tunggal yang diinginkan Cak Imin.

"Kebijakan untuk merubah AD/ART dengan menghilangkan posisi sekjen sudah tepat dan bagian dari konsep besar Cak Imin sebagai mandatoris tunggal. Ini juga melengkapi disain sentralisasi di Ketua Umum Tanfidz, dimana sebelumnya fungsi dan kewenangan Dewan Syuro diminimalisir sampai tidak memiliki makna apa-apa di PKB," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Cak Imin tengah mempertimbangkan mengganti fungsi Sekretaris Jenderal partai. Terdapat usulan bahwa nantinya Sekjen berganti menjadi Direktur Eksekutif.

Pria yang kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PKB periode 2019-2024 itu menjelaskan keinginannya mengganti fungsi Sekjen agar lebih fokus menangani urusan politik internal.

Selain itu, bekas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu juga menuturkan perubahan fungsi Sekjen agar pergerakan politik cepat dan tepat.

"Yang paling lemah dari partai ini karena semua struktur itu politis kadang kala harus dibutuhkan konsolidasi," kata Muhaimin di Hotel Westin tempat perhelatan Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8).

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu

Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu

Eks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23

Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23

Hasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya