Legislator Indonesia-Australia Tukar Info Penanganan Covid-19

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 saat ini tentu masih harus dievaluasi. Akibat dihajar pandemi, kini pengangguran di Indonesia mencapai 6,4 juta orang.

"90 Persen perusahaan memutuskan hubungan kerja, sedangkan 10 persen mengakhiri kontrak. Maka itu pekerja informal diharapkan mendapatkan bantuan pemerintah," katanya dalam keterangan, Senin (29/6).

Kemudian, mengutip hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juni 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hasil survei itu menunjukkan 41 persen responden mengaku menerima bantuan pemerintah, 34 persen dari total populasi hidup dalam kemiskinan, 41 persen dari total populasi menerima bantuan langsung selama wabah Covid-19, 16 persen dari total populasi menerima bantuan tunai langsung dan 12 persen dari total populasi sangat membutuhkan bantuan langsung pemerintah.

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita perlu lebih banyak upaya untuk membantu orang yang membutuhkan," katanya.

Selanjutnya, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menambahkan Pemerintah Indonesia menempatkan studi epidemiologis dan kesiapan dalam konsekuensi dalam menerapkan skenario normal baru agar sosial-ekonomi mampu bergejolak lagi.

"Keputusan Presiden No 7 tanggal 13 Maret 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19, dipimpin oleh Dewan Pengarah Satuan Tugas," ujarnya.

Sugeng juga menyebutkan beberapa peraturan tentang kebijakan keuangan negara diadopsi untuk menangani krisis kesehatan. Total anggaran untuk program keuangan ini sekitar Rp405,1 triliun atau sekitar USD 24,8 miliar diatur dalam Peraturan Presiden No 54 tanggal 3 April 2020.

"Pengeluaran tersebut akan dilakukan bersama dengan berbagai kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 termasuk alokasi Rp8,6 triliun atau sekitar USD 526,5 juta ke arah pembebasan pajak bulanan untuk pekerja dengan pembayaran tahunan," jelasnya.

Pemaparan itu disampaikan saat digelar Bilateral Digital Conference antara legislator RI dengan Australia yang diwakili Partai Buruh Australia (ALP) via aplikasi Zoom.

Sugeng berharap, Australia bekerja sama dengan Indonesia untuk memerangi penyakit menular yang muncul dan mengurangi malnutrisi pada wanita hamil dan anak-anak ini. "Kami berharap Australia mendukung Indonesia membuka koridor pariwisata untuk empat negara yakni Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Australia," katanya.

Sementara itu, gantian legislator Parlemen Australia yang memaparkan. Yakni Stephen Jones dari Dapil McMahon mengatakan Australia membagi dua sistem dana internal yaitu tingkat nasional dan negara bagian.

"Menurut pengalaman kami, untuk menurunkan kurva adalah dengan sosialisasi protokol Covid-19 seperti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lainnya. Kita melihat dampak dari ekonomi dan sosial begitu berlawanan karena ketika PSBB dampak sosial minim tapi ekonomi bangkrut sehingga ini menjadi dilema," paparnya.

Sedangkan pemimpin oposisi di Senat Australia, Penny Wong mengatakan pihaknya menyadari kesulitan yang dihadapi Indonesia untuk menghadapi pandemi ini. "Sejak awal percakapan kita sudah saling membagi apa saja yang terjadi di negara masing-masing. Jadi selama pandemi ini sebaiknya kita tidak saling mengkritik tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik. Indonesia dan Australia bisa terus bekerja sama dalam menangani pandemi ini," tukasnya.

Selaku tuan rumah, Ketua DPP NasDem Bidang Hubungan International Martin Manurung menyampaikan terima kasihnya atas dialog yang sudah berjalan dengan baik antara NasDem dan ALP. "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber dan semua partisipan. Kami memiliki Srikandi Penny Wong dan Lestari Moerdijat yang bisa bekerja bersama," katanya.