Langgar Protokol Kesehatan, 72 Calon Kepala Daerah Petahana Terancam Kena Sanksi
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengungkapkan, ada 243 bakal pasangan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pada tahapan pendaftaran bapaslon untuk Pilkada 2020. Diantara jumlah itu, ada 72 cakada petahana yang sudah diancam sanksi oleh Mendagri Tito Karnavian.
"Yang melanggar 243 yang ditegur keras oleh Mendagri langsung, 72 mereka yang petahana bahkan kita ancam sanksi untuk ditunda pelantikannya ditegur bahkan diberhentikan kita memakai rujukan undang-undang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014," ujar Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga dalam diskusi virtual Pilkada di Tengah Pandemi, Sabtu (26/9).
Kastorius mencatat, hingga tanggal 18 September 2020, terdapat 740 bapaslon di 270 wilayah Pilkada. Dari 740 itu, dia berharap, 243 bapaslon yang melanggar bisa mencontoh dan tertib seperti 500 bapaslon yang ada.
"Ada distorsi yang sebenarnya kalau dihitung dari statistik, 500 bapaslon tertib 243 tidak tertib kenapa? ada dua kemungkinan satu adalah bahwa mereka tidak tahu tentang aturan itu lalu masih melihat pendaftaran paslon itu bisa diikuti oleh arak-arakan atau konvoi," tuturnya.
Kastorius melanjutkan, Mendagri Tito bersama jajarannya langsung mengevaluasi kejadian pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Sebab, Tito ingin Pilkada 2020 aman dan lancar di tengah pandemi.
"Pak Tito ingin katakan bahwa Pilkada adalah program nasional yabg harus sukses, aman, lancar dan demokratis. Agar daerah memiliki kepemimpinan yang definitif dimasa sulit sekarang karena kita menghadapi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sakit Paru-Paru yang diderita Muhyani kembali kambuh. Dia batuk tak henti-henti.
Baca SelengkapnyaBupati Karawang Cellica Nurrachadiana bertandang ke kantor Kementerian Kesehatan sekaligus santap sarapan sederhana.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi, syarat untuk mencapai generasi emas 2045 ialah harus sehat dan pintar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Besaran dana santunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017.
Baca SelengkapnyaKementerian Kesehatan juga menyatakan bahwa ada 13.675 petugas pemilu yang tengah dirawat.
Baca SelengkapnyaUntuk itu melalui kerja sama ini diharapkan dapat membantu layanan kesehatan di Lapas Cibinong menjadi lebih optimal.
Baca SelengkapnyaPeran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaSemua berharap presiden terpilih yang akan datang dapat menyelesaikan permasalahan Kesehatan yang ada sehingga tercapai derajat Kesehatan Masyarakat.
Baca SelengkapnyaPraka RM sempat berbicara dengan ibu korban dan perkataannya sungguh kejam dan tak punya hati.
Baca Selengkapnya