Kubu Jokowi Minta Vonis Ahmad Dhani Tak Direspons Berlebihan

Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani meminta vonis Ahmad Dhani tidak perlu disikapi berlebihan. Sebab, kata dia, putusan vonis itu baru sampai pada tahap pengadilan tingkat pertama.

"Tidak usah disikapi berlebihan wong itu masih ada upaya hukum banding, kasasi PK (Peninjauan Kembali) gitu ya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).

Menurut Arsul, kader Partai Gerindra tidak perlu menyinggung-nyinggung masalah rezim. Sebab, masalah Ahmad Dhani bukanlah ranah eksekutif.

"Ini kan kemudian menjadi ramai kan karena apa diramaikan di medsos termasuk oleh pak Fadli Zon dianggap misalnya ini rezim yang menginikan. Kita kayak enggak ngerti saja tentang pembagian kekuasaan di negara ini kalau sudah vonis itu urusan pengadilan bukan urusannya pemerintah, bukan urusannya eksekutif gitu loh. Kenapa kok seolah-olah semua rezim diinikan," ungkapnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun menyarankan Fadli Zon bersama partainya bertindak jika memang merasa ada yang salah dari organ pemerintahan terkait masalah Ahmad Dhani. Dia mencontohkan dengan usulan revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE.

"Pak Fadli kan punya partai yang ada fraksinya di DPR ini, inisiasi dong apakah mau kemudian melakukan inisiasi untuk mengubah UU ITE atau mengubah apa sistem pengadilannya atau apalah lakukan dong," ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua TKN lainnya, Johnny G Plate menilai permasalahan Ahmad Dhani memang sudah berjalan sesuai hukum yang berlaku. Kata dia, selalu ada hak dan tanggungjawab dari apa yang sudah diperbuat.

"Ini pelajaran untuk Dhani bahwa hak-hak dia yang dilindungi konstitusi harus bertanggungjawab sesuai hukum kalau tidak itu menjadi pelanggar hukum itu dihukum. Ini jadi pelajaran bagi masyarakat bahwa tidak ada pilihan kamu terkenal atau tidak caleg atau bukan artis," tuturnya.

Politikus Partai NasDem ini juga menegaskan hukum di pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak hanya tajam ke masyarakat biasa, tetapi juga para tokoh bahkan sahabat dekat Jokowi sekalipun.

"Jadi kalau dibilang oleh oposisi itu cuma mempolitisasi aja isu-isu ini untuk kepentigannya sendiri. Pemerintah tegas baik partai koalisi maupun partai oposisi kalo langgar hukum tindak tegas," ucapnya.